Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 321/KMK.011/2002 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 JULI 2002 SAMPAI DENGAN 7 JULI 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 321/KMK.011/2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 334/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 334/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 334/PJ./2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 555/KMK.04/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 555/KMK.04/2000 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERIMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri diatur mengenai pengecualian dari … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 555/KMK.04/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 535/KMK.04/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 535/KMK.04/2000 TENTANG WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 535/KMK.04/2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 335/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 335/PJ./2002 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 335/PJ./2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 534/PJ./2000
Peraturan Pajak 22 Desember 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 534/PJ./2000 TENTANG PENJELASAN DAN PENEGASAN MENGENAI PELAKSANAAN REORGANISASI DITJEN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pelaksanaan reorganisasi Ditjen Pajak, terutama yang menyangkut jadwal waktu pelaksanaannya sebagaimana ditentukan dalam Surat-Edaran Seri Reorg 1, maka dengan ini perlu diberikan penjelasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 534/PJ./2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.41/2000
Peraturan Pajak 22 Desember 200 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.41/2000 TENTANG BENTUK FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-535/PJ/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Bentuk Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN), dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.41/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.52/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.52/2002 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-334/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESARDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.52/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ.6/2000
Peraturan Pajak 22 Desember 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 51/PJ.6/2000 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bersama ini disampaikan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ.6/2000
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 2000
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADUPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan Pasal 31A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 2000