Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.32/2003 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.32/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 610/KMK.011/2001
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 610/KMK.011/2001 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 03 DESEMBER SAMPAI DENGAN 09 DESEMBER 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 610/KMK.011/2001
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 05/PJ./2005
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 05/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (e-Filing) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu menetapkan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 05/PJ./2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.6/2003 TENTANG PELAKSANAAN PEKAN PANUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak, khususnya PBB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Diminta setiap Kantor Pelayanan PBB untuk menyelenggarakan kegiatan "Pekan Panutan" ini disampaikan di wilayah kerjanya masing-masing sebelum tanggal jatuh tempo … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 19/PJ.1/UP.53/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 19/PJ.1/UP.53/2005 TENTANG PEMINDAHAN DAN PENGANGKATAN PARA KOORDINATOR PELAKSANA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT, KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA I, II, III, IV, V, KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT I DAN JAWA BAGIAN BARAT III DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 519/KMK.01/2003 tentang Perubahan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 19/PJ.1/UP.53/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.33/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.33/2003 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotocopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.33/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.03/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.03/2007 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007 TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.03/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 611/KMK.01/2001
Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 611/KMK.01/2001 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI TELEKOMUNIKASI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri telekomunikasi di dalam negeri, dipandang perlu memberikan perlakuan sama dengan industri telekomunikasi yang memperoleh fasilitas dalam … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 611/KMK.01/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.13/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.13/2003 TENTANG LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PROYEK PRASARANA FISIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan proyek prasarana fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2003, dengan ini diingatkan hal-hal sebagai berikut : Kepala Kantor Wilayah selaku penanggung jawab dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.13/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 23 JANUARI 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.1/2005