PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 04/PJ/2016 TENTANG SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPORAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; b. bahwa ketentuan mengenai tata cara … Lanjutkan membaca PER – 04/PJ/2016
PER – 02/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 02/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca PER – 02/PJ/2016
SE – 21/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 21 April 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah dibentuknya Direktorat Intelijen Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan … Lanjutkan membaca SE – 21/PJ/2016
PMK – 101/PMK.010/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; b. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan … Lanjutkan membaca PMK – 101/PMK.010/2016
PMK – 102/PMK.010/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK.010/2016 TENTANG PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca PMK – 102/PMK.010/2016
S – 482/PJ.02/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 19 Mei 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 482/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN MENGENAI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.07/2016 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.07/2016 tentang Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan … Lanjutkan membaca S – 482/PJ.02/2016
PENG – 05/PJ.09/2016
PENGUMUMAN NOMOR PENG - 05/PJ.09/2016 TENTANG PENERAPAN e-FAKTUR SECARA NASIONAL Sehubungan dengan penerapan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, mulai tanggal 1 Juli 2016 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang … Lanjutkan membaca PENG – 05/PJ.09/2016
KMK – 28/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 28/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN 12 JULI 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 28/KM.10/2016
INSTRUKSI PRESIDEN – 5 TAHUN 2016
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman … Lanjutkan membaca INSTRUKSI PRESIDEN – 5 TAHUN 2016
KEP – 93/PJ/2016
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 93/PJ/2016 TENTANG KODE KHUSUS PADA NASKAH DINAS SURAT PENGANTAR PERMOHONAN TERKAIT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan … Lanjutkan membaca KEP – 93/PJ/2016