KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 13 November 2015 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 69/PJ/2015 TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, maka perlu disusun … Lanjutkan membaca SE – 69/PJ/2015
S – 105/PJ.08/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________ 31 Maret 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 105/PJ.08/2016 TENTANG PENETAPAN WP TERDAFTAR WAJIB SPT TAHUNAN PPh PER 31 DESEMBER 2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2016 tentang Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak … Lanjutkan membaca S – 105/PJ.08/2016
PER – 5/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 5/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam … Lanjutkan membaca PER – 5/PJ/2016
SE – 68/PJ/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 5 November 2015 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 68/PJ/2015 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA NOTA KESEPAHAMAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Direktorat Jenderal Pajak telah menerima pemberitahuan formal berlakunya Nota Kesepahaman Persetujuan … Lanjutkan membaca SE – 68/PJ/2015
PER – 38/PJ/2015
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 38/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 … Lanjutkan membaca PER – 38/PJ/2015
KMK – 27/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN 28 JUNI 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 27/KM.10/2016
KEP – 191/PJ/2015
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 191/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/PJ/2015 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN DAN PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan … Lanjutkan membaca KEP – 191/PJ/2015
KEP – 194/PJ/2015
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 194/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-289/PJ/2014 TENTANG PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang … Lanjutkan membaca KEP – 194/PJ/2015
PMK – 197/PMK.03/2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan … Lanjutkan membaca PMK – 197/PMK.03/2015
KMK – 26/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 26/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN 21 JUNI 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 26/KM.10/2016