PERATURAN WALIKOTA DENPASARNOMOR 3 TAHUN 2026TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK TAHUN 2026 DAN PEMBEBASAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2025DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA DENPASAR,Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pendapatan daerah sesuai kondisi perekonomian saat ini diperlukan upaya pemerintah daerah untuk meminimalisir jumlah piutang pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian rincian subkegiatan yang dapat didanai dari dana alokasi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN DALAM PENGANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 2/PJ/2026
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 2/PJ/2026 TENTANG MANAJEMEN KARIER DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai Manajemen Karier di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2021 tentang Manajemen Karier di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; bahwa untuk meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta mewujudkan sistem merit … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 2/PJ/2026
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG BESARAN NILAI FAKTOR E DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan penghitungan besaran nilai Faktor E dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANGPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung transformasi Badan Usaha Milik Negara dan pencapaian misi Badan Usaha Milik Negara melalui restrukturisasi Badan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 1/PJ/2026
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 1/PJ/2026 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI MELALUI PERMOHONAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan reputasi organisasi, kualitas regulasi, dan dukungan organisasi kepada pegawai dalam pelaksanaan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu mengatur kembali tata cara permohonan pegawai … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 1/PJ/2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 6/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 6/PJ.09/2026 TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN PENGGUNAAN APLIKASI CORETAXDalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat khususnya wajib pajak, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyelenggarakan survei Kepuasan Penggunaan Aplikasi Coretax yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap penggunaan Aplikasi Coretax DJP serta mendapatkan saran atau masukan sebagai bahan penyempurnaan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 6/PJ.09/2026
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2026
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 33 TAHUN 2026 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang: a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35D ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur menetapkan upah minimum sektoral provinsi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 3/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 JANUARI 2026 SAMPAI DENGAN 27 JANUARI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/MK/EF.2/2026