Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1394/PJ.5/2001 TENTANG KLARIFIKASI ATAS SURAT NOMOR S-2439/PJ.54/1999 TENTANG BATAS AKHIR PENYETORAN PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1394/PJ.5/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.24/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.24/1999 TENTANG PENEGASAN PENGADMINISTRASIAN SSP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya terjadi penyalahgunaan Surat Setoran Pajak (SSP) pada akhir-akhir ini, dengan ini diberikan beberapa penegasan kembali tentang pengadministrasian SSP tersebut sebagai berikut : Memberikan penjelasan kepada para Wajib Pajak/Pemotong/Pemungut pajak (Wajib Pajak) agar menyetor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.24/1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1402/PJ.5/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1402/PJ.5/2001 TENTANG PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXXXX tanggal 05 September 2001 hal penjelasan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mohon penjelasan tentang ketentuan penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1402/PJ.5/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.1013/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.1013/1999 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AFRIKA SELATAN (SERI P3B NO. 12) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Afrika Selatan pada tanggal 23 Nopember 1998, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.1013/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KM.1/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KM.1/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 3 SEPTEMBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KM.1/2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1392/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1392/PJ.51/2001 TENTANG KEBERATAN ATAS PPN KAYU BULAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 10 Juni 2001 hal Keberatan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 yang ditujukan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1392/PJ.51/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.1013/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.1013/1999 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL YANG MENGUBAH PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-KANADA (SERI P3B NO. 13) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Protokol yang mengubah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Kanada pada tanggal 31 Desember 1998, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.1013/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 50/PJ.6/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN PETUNJUK PENILAIAN LAPANGAN GOLF DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan penilaian individual untuk obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi terutama yang keberadaannya khusus, bersama ini disampaikan Petunjuk Penilaian Lapangan Golf untuk tahun 1999 yang merupakan penyempurnaan dari : 1. SE-36/PJ.6/1994 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ.6/1998
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 258/PJ./2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 258/PJ./2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-22/PJ./1995 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-205/PJ./1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa setiap Pemotong PPh Pasal 21 dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 258/PJ./2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1397/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1397/PJ.51/2001 TENTANG PPN YANG DAPAT DIKREDITKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 27 Juli 2001 hal tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Perusahaan Saudara yakni PT. SLBI, Serang merupakan perusahaan industri pencelupan benang jahid dengan NPWP … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1397/PJ.51/2001