Peraturan Pajak 22 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.41/2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-407/PJ/2000 tanggal 22 September 2000 Tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini, untuk keseragaman pelaksanaannya dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.41/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 SAMPAI DENGAN 16 MEI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/KMK.014/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 105/PJ./1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 105/PJ./1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa karena pengaruh perubahan perekonomian yang terjadi dewasa ini sebagai dampak dari arus globalisasi mengakibatkan banyak perusahaan yang terpaksa harus melakukan restrukturisasi perusahaan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 105/PJ./1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/2000
Peraturan Pajak 22 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.51/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN 1 DENGAN 5 SE-18/PJ.51/2000 TANGGAL 22 JUNI 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya usulan penyempurnaan dari beberapa Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengenai Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM Atas Kendaraan Angkutan Umum dan Surat Keterangan Bebas (SKB) … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.51/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.42/1999 TENTANG LAPORAN PEMERIKSAAN ATAS NERACA PENYESUAIAN DALAM RANGKA PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan atas jenis laporan pemeriksaan atas neraca penyesuaian dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.42/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.41/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.41/1999 TENTANG FORMULIR LP2P TAHUN 1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Terlampir disampaikan kepada Saudara, contoh Formulir Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tahun 1999 dan Petunjuk Pengisiannya yang telah disempurnakan. Demikian untuk dipergunakan. DIREKTUR JENDERAL, ttd A. ANSHARI RITONGA Berikut Link : Lampiran SE - 20-PJ.41-1999 http://www.peraturanpajak.com … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.41/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.52/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.52/1999 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.04/1999 TANGGAL 8 APRIL 1999 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.52/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KM.1/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KM.1/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 SEPTEMBER SAMPAI DENGAN 1 OKTOBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KM.1/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 28/PJ.6/1999 TENTANG ALOKASI BO UNTUK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 1999/2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-46/PJ.6/1998 tentang Jadwal Kegiatan Pendataan dan Penilaian PBB tanggal 20 November 1998, bahwa untuk mendapatkan produk PBB yang relevan, akurat, handal, dan mutakhir, maka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.41/2000
Peraturan Pajak 26 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.41/2000 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pelaksanaan pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi anggota misi kesenian, misi olah raga dan misi keagamaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.41/2000