Peraturan Pajak 16 Oktober 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.10/2000 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TURKI (SERI P3B No. 26)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Turki, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Turki telah diratifikasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.10/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.10/2000
Peraturan Pajak 16 Oktober 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.10/2000 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-SEYCHELLES (SERI P3B NO. 27) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Seychelles, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Seychelles telah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.10/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.92/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.92/1999 TENTANG TRANSFER DAN KONFIRMASI DATA PADA KPP DENGAN MEDIA VSAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan telah terpasangnya VSAT di beberapa KPP sebagaimana tersebut pada lampiran I, maka pengiriman media data langsung dari KPP ke Pusat PDIP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-02/PJ.9/1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.92/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 332/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 332/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SAMPAI DENGAN 27 JUNI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 332/KMK.014/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 141/PJ/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 141/PJ/1999 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA/AGUNAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 141/PJ/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.42 /1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.42 /1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PARTAI POLITIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari pihak partai politik dan pihak perbankan mengenai perlakuan perpajakan bagi partai politik, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.42 /1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.42/1999 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA/AGUNAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-141/PJ/1999 tanggal 21 Juni 1999 tentang Pengakuan Penghasilan dari Pengalihan Harta/Agunan Berupa Tanah dan/atau Bangunan bagi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.42/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 448/PJ./2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 448/PJ./2000 TENTANG BESARNYA PROVISl PENJUALAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Membaca : Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 230/Latang/DIROP/99 tanggal 19 Oktober 1999 tentang Usul Penyesuaian Imbalan Jasa Penjualan Benda Materai; Surat PT. Pos Indonesia Nomor : 382/Latang/DIROP/2000 tanggal 7 Maret 2000 tentang Usul Penyesuaian Imbalan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 448/PJ./2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.6/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PBB ATAS PT. (PERSERO) PELABUHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam pelaksanaan pengenaan PBB sektor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.6/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 150/PJ/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 150/PJ/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./1995 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA SERTA TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan terhadap Wajib Pajak Penanaman … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 150/PJ/1999