Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.04/1996 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak tertentu, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.04/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 417/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 417/KMK.04/1996 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, untuk menghitung besarnya penghasilan kena Pajak bagi Wajib … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 417/KMK.04/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 43/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 43/PJ./1996 TENTANG MODEL PAKAIAN SERAGAM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk mendorong peningkatan disiplin kerja petugas Direktorat Jenderal Pajak khususnya petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri yang bertugas di bandar udara, pelabuhan laut serta di tempat-tempat keberangkatan ke luar … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 43/PJ./1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 44/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 44/PJ./1996 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pengamanan penerimaan pajak, dipandang perlu memberikan uang makan dan minum kepada … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 44/PJ./1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 45/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 45/PJ./1996 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN DJP-BPKP TAHUN 1996/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Membaca : Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-132/K/1996 tanggal 1 Maret 1996 perihal Persetujuan Pemeriksaan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 45/PJ./1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.4/1996 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (SERI PPh UMUM NOMOR 32) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.4/1996 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN (SERI PPh UMUM NOMOR 33) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.41/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.41/1996 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-37/PJ/1996 tanggal 30 Mei 1996 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : Kanwil I, Kanwil III dan Kanwil IX … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.41/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/KM.10/2018
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 AGUSTUS 2018 SAMPAI DENGAN 04 SEPTEMBER 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/KM.10/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.7/1996 TENTANG PENYEMPURNAAN LP2/DKHP (SERI PEMERIKSAAN 04-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Pemeriksaan sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum (law enforcement) untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak perlu dipantau atau dievaluasi secara terus menerus melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. LP2/DKHP sebagai sarana pengawasan dapat menghasilkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.7/1996