Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 427/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 SAMPAI DENGAN 29 OKTOBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 427/KMK.014/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.10/2000
Peraturan Pajak 23 Oktober 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.10/2000 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-SUDAN (SERI P3B NO. 28) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Sudan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Sudan telah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.10/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 52/PJ.6/1998 TENTANG PELAKSANAAN PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN PAJAK 1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-43/PJ.6/1998 tanggal 6 November 1998 perihal Program Baru Tentang Pencetakan Massal Tahun 1999 dan sambil menunggu diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penentuan Klasifikasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 51/PJ.6/1998 TENTANG RALAT EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.6/1998 tanggal 28 Agustus 1998, dengan ini disampaikan bahwa mengingat terjadinya kekeliruan jumlah realisasi penerimaan PBB per sektor secara nasional, serta adanya usulan ralat dari Kanwil XV DJP, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ.6/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.43/2000
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.43/2000 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26 kepada orang pribadi bukan pegawai tetap, dengan ini diberikan penegasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.43/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 462/PJ./2000
Peraturan Pajak 24 Oktober 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 462/PJ./2000 TENTANG PERSIAPAN PEMECAHAN ADMINISTRASI DAN SISTEM KOMPUTERISASI PADA KARIKPA, KPP DAN KP PBB DALAM RANGKA PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DJP (SERI REORG -2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan rencana perubahan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang mulai efektif sejak 1 Januari … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 462/PJ./2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 434/KMK.04/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 434/KMK.04/2000 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH XI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN SELATAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1986 sampai dengan tahun 1992 di Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 434/KMK.04/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 466/PJ./2000
Peraturan Pajak 27 Oktober 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 466/PJ./2000 TENTANG PERSIAPAN DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA KANTOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SERI REORG-3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan akan dilaksanakannya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 466/PJ./2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 JUNI SAMPAI DENGAN 4 JULI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.32/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.32/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) PULAU NATUNA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KMK.04/1999 tanggal 14 Juni 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pulau Natuna (terlampir), untuk pelaksanaannya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.32/1999