PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 238/PMK.02/2022TENTANGPETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan pedoman penyelenggaraan akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha panas bumi dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/PMK.02/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/PMK.05/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 231/PMK.05/2022TENTANGKEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/PMK.05/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.05/2022

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 213/PMK.05/2022TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR225/PMK.05/2020 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARAELEKTRONIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk penyempurnaan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan menyesuaikan perkembangan sistem penerimaan negara dan dalam rangka simplifikasi regulasi sistem penerimaan negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.05/2022

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 222/BC/2022

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 222/BC/2022 TENTANGPELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI REGISTRASI KEPABEANANTAHUN 2023 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan registrasi kepabeanan yang lebih mudah dan cepat, telah dibangun Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dalam Sistem CEISA 4.0; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 222/BC/2022

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 218/BC/2022

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 218/BC/2022TENTANGPELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) IMPLEMENTASI CEISA 4.0 LAYANAN PERBENDAHARAAN MENU JAMINANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai; bahwa pengelolaan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 218/BC/2022

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, NOMOR KEP – 211/BC/2022

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,NOMOR KEP - 211/BC/2022TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SISTEM APLIKASI KEKPADA KEK GALANG BATANG, KEK LIDO, KEK KENDAL, KEK GRESIK, DANKEK MANDALIKADIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan peningkatan kemudahan dan kecepatan layanan pada Kawasan Ekonomi Khusus, Lembaga National Single Window dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai telah melakukan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, NOMOR KEP – 211/BC/2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/2022TENTANGDAFTAR BADAN INTERNASIONALYANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUKMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Badan Internasional yang Mendapatkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/2022

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 21/BC/2022

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 21/BC/2022TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DANPENETAPAN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2019 tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif dan/atau … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 21/BC/2022

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/KM.10/2023

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 3/KM.10/2023TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 17 JANUARI 2023MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/KM.10/2023

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 25/BC/2022

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 25/BC/2022TENTANGTATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANGKEPABEANAN DAN CUKAIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang kepabeanan dan cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 25/BC/2022