Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 148/PJ./1997 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 tentang Penunjukan Tenaga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 148/PJ./1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 149/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 149/PJ./1997 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENELAAH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-150/PJ/1997 tanggal 1 September 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 149/PJ./1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 150/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 150/PJ./1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 tentang penunjukan Tenaga Ahli Tertentu untuk Melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 150/PJ./1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.6/1997 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB TRIWULAN I TAHUN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB triwulan I tahun 1997/1998 (sampai dengan bulan Juni 1997) adalah sebagai berikut : I. Perbandingan realisasi penerimaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.6/1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 155/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 155/PJ./1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 155/PJ./1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.43/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.43/1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 10) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan semakin meningkatkannya kegiatan Jasa Sertifikasi di Indonesia perlu ditegaskan bahwa Jasa Sertifikasi pada hakekatnya termasuk dalam Jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.43/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.5/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.5/1997 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-155/PJ./1997 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 3-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-155/PJ/1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ/1995 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.5/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.6/1997 TENTANG PERMOHONAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya permohonan pegawai negeri sipil menjadi pejabat fungsional Penilai PBB pada akhir-akhir ini, dengan ini perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengajukan diri menjadi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.6/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.7/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.7/1997 TENTANG PENEGASAN SE-09/PJ.7/1997 TANGGAL 1 AGUSTUS 1997 (SERI PEMERIKSAAN 03-97)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.7/1997tanggal 1 Agustus 1997 (Seri Pemeriksaan 02-97), dengan ini perlu ditegaskan hal-hal berikut : 1. Pemeriksaan Tahun Berjalan 1.1 Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tahun berjalan 1997 diterbitkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.7/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 457/KMK.05/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 457/KMK.05/1997 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN TUNAI UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu mengatur ketentuan tentang jaminan tunai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Mengingat : Indische Comtabiliteitswet … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 457/KMK.05/1997