KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 253/PJ/2012

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 253/PJ/2012 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2012 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 253/PJ/2012

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 87/PJ./2008

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 87/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN STEMPEL BEBAS FISKAL LUAR NEGERI SEBELUM TERSEDIANYA STIKER BEBAS FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan akan diberlakukannya pembebasan dari kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 87/PJ./2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 88/PJ/2008

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 88/PJ/2008 TENTANG PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 88/PJ/2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.04/2008

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.04/2008 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN   DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), dan ketentuan peraturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.04/2008

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 65/PJ/2010

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 65/PJ/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIAN LOMBA PELAYANAN TAHUN 2010 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu meningkatkan kepuasan dan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dan masyarakat, serta untuk menjaga kesinambungan kegiatan lomba pelayanan sebagaimana telah dituangkan dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 65/PJ/2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 90/PJ/2009

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 90/PJ/2009 TENTANG KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah terbentuknya struktur organisasi baru di seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan belum diaturnya Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Pajak atas PPh Final dan PPN yang seharusnya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 90/PJ/2009

PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 260/PJ.01/UP.53/2013

Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 260/PJ.01/UP.53/2013 TENTANG PEMINDAHAN DAN PENGANGKATAN PENELAAH KEBERATAN, ACCOUNT REPRESENTATIVE DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Sehubungan dengan telah ditetapkannya : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-167/PJ.01/UP.53/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Pemindahan dan Pengangkatan para Penelaah Keberatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 2. Keputusan Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 260/PJ.01/UP.53/2013

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 91/PJ/2009

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 91/PJ/2009 TENTANG PERMINTAAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pemanfaatan data PBB untuk kepentingan perpajakan dan permintaan data PBB antar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Data … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 91/PJ/2009

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/KM.11/2010

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/KM.11/2010 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 MEI 2010 SAMPAI DENGAN 30 MEI 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/KM.11/2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 67/PJ./2010

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 67/PJ./2010 TENTANG PENGAWASAN PENGGUNAAN SSP PALSU OLEH WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menghindari terjadinya penggunaan SSP palsu oleh Wajib Pajak diminta kepada seluruh Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) melakukan langkah-langkah sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 67/PJ./2010