Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/KMK.01/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 855/KMK.01/1993 TENTANG ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan kelancaran pemberian ijin EPTE, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 855/KMK.01/1993; Mengingat : Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993; Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/KMK.01/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.3/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.3/1995 TENTANG PENGERTIAN PENANGGUNG PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan beberapa pertanyaan perihal tersebut pada pokok surat, maka agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.3/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.3/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.3/1995 TENTANG PENGERTIAN PENANGGUNG PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan beberapa pertanyaan perihal tersebut pada pokok surat, maka agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.3/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.3/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.3/1995 TENTANG PENEGASAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (1) DAN AYAT (4), SERTA PASAL 9 AYAT (2) UU NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.3/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.3/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.3/1995 TENTANG PENERBITAN STP DAN SKP TAHUN PAJAK 1994 DAN SEBELUMNYA YANG DIKELUARKAN SEJAK 1 JANUARI 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan surat ketetapan pajak (skp) yang dikeluarkan sejak tanggal 1 Januari 1995, dengan ini ditegaskan bahwa Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.3/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.3/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.3/1995 TENTANG PENEGASAN KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) HURUF b, PASAL 3 AYAT (4) DAN PASAL 9 AYAT (2) UU NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.3/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.3/1995
Praturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.3/1995 TENTANG PENEGASAN KETENTUAN PASAL 25 DAN PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.3/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.5/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.5/1995 TENTANG PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI PPN 4 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, maka untuk pelaksanaannya diberikan penjelasan sebagai berikut : Pengertian Pengusaha Kecil 1.1. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.5/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.52/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.52/1995TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEDAGANG ECERAN (SERI PPN 5 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.52/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 271/PJ/2018
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 271/PJ/2018 TENTANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI WILAYAH DONGGALA, PALU, DAN SEKITARNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di wilayah Donggala, Palu, dan sekitarnya; bahwa untuk meringankan beban Wajib Pajak yang terkena … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 271/PJ/2018