Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 451/KMK.04/1997 TENTANG PENATA USAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Wilayah Kuasa Pertambangan Migas dan Panas Bumi yang terletak di daratan (on shore) dan diperairan lepas pantai (off shore) serta hasil produksinya adalah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 451/KMK.04/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.43/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.43/1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 48) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 449/KMK.04/1997 Tanggal 26 Agustus 1997 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun 1997, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.43/1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1997 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN KEPADA USAHA INDUSTRI TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya menciptakan iklim yang lebih menarik bagi usaha penanaman modal dan untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi pada umumnya, dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 148/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 148/PJ./1997 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 tentang Penunjukan Tenaga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 148/PJ./1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 149/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 149/PJ./1997 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENELAAH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-150/PJ/1997 tanggal 1 September 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 149/PJ./1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 150/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 150/PJ./1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KMK.04/1996 tanggal 3 September 1996 tentang penunjukan Tenaga Ahli Tertentu untuk Melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 150/PJ./1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.6/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.6/1997 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB TRIWULAN I TAHUN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB triwulan I tahun 1997/1998 (sampai dengan bulan Juni 1997) adalah sebagai berikut : I. Perbandingan realisasi penerimaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.6/1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 155/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 155/PJ./1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 155/PJ./1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.43/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.43/1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 10) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan semakin meningkatkannya kegiatan Jasa Sertifikasi di Indonesia perlu ditegaskan bahwa Jasa Sertifikasi pada hakekatnya termasuk dalam Jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.43/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.5/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.5/1997 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-155/PJ./1997 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 3-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-155/PJ/1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/PJ/1995 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.5/1997