SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 223/PJ./1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 223/PJ./1997 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-222/PJ/1997 TANGGAL 24 DESEMBER 1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-222/PJ/1997, tanggal 24 Desember 1997, tentang Penundaan Masa Berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-155/PJ/1997 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 223/PJ./1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 651/KMK.014/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 651/KMK.014/1997 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 DESEMBER 1997 SAMPAI DENGAN 4 JANUARI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 651/KMK.014/1997

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dan di beberapa negara di Asia dalam beberapa bulan terakhir telah memberi pengaruh yang besar dan menimbulkan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/KM.10/2018

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 JULI 2018 SAMPAI DENGAN 31 JULI 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/KM.10/2018

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/KM.10/2018

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 JULI 2018 SAMPAI DENGAN 17 JULI 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/KM.10/2018

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1994, perlu ditinjau ulang dan disesuaikan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1998

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa hutan di Indonesia adalah sumber daya alam yang merupakan salah satu potensi ekonomi nasional yang perlu dikelola untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 417/PJ.1/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 417/PJ.1/1997 TENTANG PENGUMUMAN PENGAJUAN SURAT BANDING ATAU SURAT GUGATAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy Surat dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor S-1924/SJ.6/1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat yang menyampaikan Pengumuman dari Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak Nomor : PENG-9607/MP/1997 tanggal 31 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 417/PJ.1/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.42/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.42/1997 TENTANG CARA PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN TERHADAP SELISIH PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) AKTIVA TETAP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang penerapan cara perhitungan kompensasi kerugian horizontal maupun vertikal terhadap selisih penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.42/1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 659/KMK.01/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 659/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri komponen elektonika dan industri pendukungnya di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/sub komponen/bahan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 659/KMK.01/1997