Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.04/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 535/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 535/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 4 DESEMBER 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 535/KM.1/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.12/2005
Peraturan Pajak 28 November 2005 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.12/2005 TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA/KL) TAHUN ANGGARAN 2007 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan persiapan penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2007 Departemen Keuangan serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.12/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 541/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 541/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 541/KM.1/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.06/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.06/2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.06/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.06/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.06/2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan perlakuan yang adil atas hak Wajib Pajak, atas kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diberikan imbalan bunga kepada … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.06/2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 556/KM.1/2005
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 556/KM.1/2005 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 DESEMBER 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 556/KM.1/2005
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2005
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2005
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 166/PJ./200
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 166/PJ./200 TENTANG PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-145/PJ./2005 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-145/PJ./2005 telah ditetapkan Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 166/PJ./200
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ./2006
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ./2006 TENTANG PENYALAHGUNAAN NAMA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya penyalahgunaan nama pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain nama Direktur Jenderal Pajak, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat-pejabat tertentu lainnya, dengan modus seolah-olah pejabat tersebut memerintahkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ./2006