Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta adanya … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012
ERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 9/PJ/2008
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 9/PJ/2008 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern yang disusun berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, maka perlu dievaluasi … Lanjutkan membaca ERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 9/PJ/2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 796/KMK.02/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 796/KMK.02/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 OKTOBER SAMPAI DENGAN 5 NOVEMBER 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 796/KMK.02/2006
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 35/PJ/2008
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 35/PJ/2008 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEMULA MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS TAHAP I DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan dengan pembentukan instansi vertikal Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 35/PJ/2008
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 08/PJ/2009
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 08/PJ/2009 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 08/PJ/2009
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 146/PJ./2006
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146/PJ./2006 TENTANG RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146/PJ./2006 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tanggal 29 September … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 146/PJ./2006
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 146/PJ./2006
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146/PJ./2006 TENTANG RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 146/PJ./2006 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tanggal 29 September … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 146/PJ./2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.02/2006
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.02/2006 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.010/2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 P/HUM/TAHUN.2006 tanggal 21 Juli 2006, dinyatakan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.02/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.34/2006
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.34/2006 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESHDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.34/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 6/KM.1/2012
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 6/KM.1/2012 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 15 JANUARI 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 6/KM.1/2012