KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 390/KMK.04/2002

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 390/KMK.04/2002 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 283/KMK.01/2000 TENTANG PENUNDAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KMK.05/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/KMK.05/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 825/KMK.00/1990 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 390/KMK.04/2002

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1009/PJ.32/2006

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1009/PJ.32/2006 TENTANG PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal XXX perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut pada intinya Saudara menjelaskan bahwa Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PERBASI) merupakan Induk Organisasi Organisasi … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1009/PJ.32/2006

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.31/2003

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.31/2003 TENTANG PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 tentang Perubahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.31/2003

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.05/2007

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.05/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pengaturan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.05/2007

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1010/PJ.343/2006

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1010/PJ.343/2006 TENTANG BAHAN MASUKAN MENGENAI KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-SUDAN DAN INDONESIA-LIBYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxx tanggal 20 September 2006 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan bahwa : a. Sesuai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1010/PJ.343/2006

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.010/2005

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.010/2005 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum yang sangat mendesak, dipandang perlu memberikan keringanan Bea Masuk atas impor bus dalam bentuk Completely … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.010/2005

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1007/PJ.313/2006

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1007/PJ.313/2006 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS ANGGARAN BIAYA BANTUAN/HIBAH/BLOK GRANT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 5 Mei 2006 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa selain proyek-proyek rehabilitasi gedung SD/MI, di dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1007/PJ.313/2006

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.01/2003

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.01/2003 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/KMK.013/2001 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANGANAN DAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR KEPADA KEPALA BADAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003 tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/KMK.01/2003

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1006/PJ.313/2006

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1006/PJ.313/2006 TENTANG PERLAKUAN PAJAK ATAS LOAN ADB 2184-INO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan telah diselenggarakannya rapat di Direktorat Bina Program Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum pada tanggal 5 Oktober 2006, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Departemen Pekerjaan Umum mendapat Loan dari ADB … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1006/PJ.313/2006

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KMK.01/2003

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KMK.01/2003 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/KMK.00/1989 TENTANG PENETAPAN TARIF DAN TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH PENGEMBALIAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK EKSPOR TAMBAHAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.00/1989, pelaksanaan pembayaran pengembalian bea masuk/bea masuk tambahan, pajak ekspor/pajak ekspor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KMK.01/2003