INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS - 08/PJ/2016\ TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DALAM KEADAAN DARURAT ATAU GANGGUAN TEKNIS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan memberikan kepastian hukum dan pelayanan kepada Wajib Pajak yang berkehendak untuk menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak … Lanjutkan membaca INS – 08/PJ/2016
PER – 35 TAHUN 2016
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian sebagaimana telah … Lanjutkan membaca PER – 35 TAHUN 2016
SE – 31/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________________________________________________________________ 18 Juli 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah selesainya … Lanjutkan membaca SE – 31/PJ/2016
PER – 11/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2016 TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan … Lanjutkan membaca PER – 11/PJ/2016
KMK – 37/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 06 SEPTEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 37/KM.10/2016
KMK – 658/KMK.03/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 658/KMK.03/2016 TENTANG PENETAPAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI TEMPAT TERTENTU UNTUK TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor … Lanjutkan membaca KMK – 658/KMK.03/2016
KMK – 656/KMK.03/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 656/KMK.03/2016 TENTANG PENETAPAN TEMPAT TERTENTU SEBAGAI TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, telah ditetapkan tempat tertentu sebagai tempat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk … Lanjutkan membaca KMK – 656/KMK.03/2016
PMK – 123/PMK.08/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa … Lanjutkan membaca PMK – 123/PMK.08/2016
PER – 08/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 08/PJ/2016 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI TEMPAT TERTENTU DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak orang pribadi, perlu mengatur ketentuan mengenai pendaftaran dan … Lanjutkan membaca PER – 08/PJ/2016
PMK – 121/PMK.05/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENARIKAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 33 ayat … Lanjutkan membaca PMK – 121/PMK.05/2016