KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 01 Juli 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ/2016 TENTANG PENEGASAN MENGENAI PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI TERTULIS DALAM RANGKA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Untuk melaksanakan ketentuan … Lanjutkan membaca SE – 29/PJ/2016
KMK – 34/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 16 AGUSTUS 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KMK – 34/KM.10/2016
PMK – 104/PMK.010/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK.010/2016 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus dan sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang … Lanjutkan membaca PMK – 104/PMK.010/2016
S – 482/PJ.02/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 19 Mei 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 482/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN MENGENAI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.07/2016 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.07/2016 tentang Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan … Lanjutkan membaca S – 482/PJ.02/2016
INSTRUKSI PRESIDEN – 5 TAHUN 2016
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN/ATAU KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH UMUM BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman … Lanjutkan membaca INSTRUKSI PRESIDEN – 5 TAHUN 2016
PER – 5/PJ/2016
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 5/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam … Lanjutkan membaca PER – 5/PJ/2016
SE – 68/PJ/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 5 November 2015 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 68/PJ/2015 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA NOTA KESEPAHAMAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Direktorat Jenderal Pajak telah menerima pemberitahuan formal berlakunya Nota Kesepahaman Persetujuan … Lanjutkan membaca SE – 68/PJ/2015
KMK – 26/KM.10/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 26/KM.10/2016 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN 21 JUNI 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KMK – 26/KM.10/2016
S – 165/PJ.08/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 19 Mei 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 165/PJ.08/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN BUKU PANDUAN MEMAHAMI MODUS PENGHINDARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindak lanjuti Surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-149/PJ.08/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pemberitahuan Buku Panduan Melakukan Analisis Risiko Untuk Penggalian Potensi Pajak … Lanjutkan membaca S – 165/PJ.08/2016
PMK – 86/PMK.04/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.04/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemungutan bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan … Lanjutkan membaca PMK – 86/PMK.04/2016