PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2015

Peraturan Pajak

:

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK.03/2014 serta memberikan kepastian hukum dan meningkatkan peranan Konsultan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak;

:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

3.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak;

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN KONSULTAN PAJAK.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1.

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.

Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

3.

Kartu Izin Praktik adalah kartu tanda pengenal diri atau identitas sebagai Konsultan Pajak untuk memberikan jasa konsultasi perpajakan.

4.

Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak.

5.

Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak.

6.

Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

7.

Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional.

8.

Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak adalah surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak bagi Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

9.

Pengembangan Profesional Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut PPL, adalah upaya dan kegiatan yang wajib ditempuh setiap Konsultan Pajak untuk memelihara dan mengembangkan kompetensinya.

10.

Satuan Kredit PPL, yang selanjutnya disebut SKPPL, adalah angka penilaian yang ditentukan untuk setiap jenis PPL Terstruktur dan/atau PPL Tidak terstruktur.

11.

Tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

12.

Aplikasi administrasi Konsultan Pajak adalah aplikasi yang mendukung proses pengelolaan administrasi Konsultan Pajak yang dapat diakses melalui jaringan intranet Direktorat Jenderal Pajak maupun internet.

13.

Personal Identification Number (PIN) adalah nomor identifikasi Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

(1)

Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.

daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;

b.

fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;

c.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

d.

pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

e.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

f.

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g.

surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

h.

fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak; dan

i.

surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

(4)

Dalam hal Konsultan Pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan lzin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.

daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;

b.

fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;

c.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

d.

pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

e.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

f.

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g.

surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

h.

fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;

i.

fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun; dan

j.

surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

(1)

Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan mulai dari Izin Praktik tingkat A, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Izin Praktik diberikan sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

(2)

Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan ke tingkat yang Iebih tinggi secara berjenjang.

(3)

Untuk mendapatkan peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a.

telah berpraktik sebagai Konsultan Pajak paling singkat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang Izin Praktik terakhir; dan

b.

memiliki Sertifikat Konsultan Pajak dengan tingkat keahlian yang Iebih tinggi dari Sertifikat Konsultan Pajak yang digunakan untuk memperoleh Izin Praktik terakhir.

(4)

Konsultan Pajak yang bermaksud meningkatkan Izin Praktik dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(5)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.

fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak;

b.

salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Izin Praktik terakhir;

c.

Kartu Izin Praktik terakhir;

d.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

e.

pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 3 (tiga) Iembar; dan

f.

fotokopi surat keputusan keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak.

(1)

Permohonan untuk memperoleh Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan permohonan untuk peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak.

(2)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk melengkapi permohonan.

(4)

Dalam hal perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, jangka waktu penerbitan keputusan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut secara lengkap.

(5)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Izin Praktik.

(6)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disetujui, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik.

(7)

Dalam hal keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik yang baru telah diterbitkan maka Izin Praktik yang lama dinyatakan tidak berlaku.

(8)

Format keputusan tentang Peningkatan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(9)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (4) tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.

(10)

Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan dianggap disetujui.

(11)

Izin Praktik diterbitkan sesuai dengan tingkat sertifikasi Konsultan Pajak yang dilampirkan dalam surat permohonan Izin Praktik.

(12)

Izin Praktik berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(13)

Izin Praktik hanya dapat dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam keputusan tentang Izin Praktik dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya.

(1)

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu Izin Praktik dan menerbitkan PIN untuk Konsultan Pajak yang telah memperoleh izin praktik.

(2)

Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik.

(3)

Sebelum jangka waktu masa berlaku Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Izin Praktik.

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Izin Praktik pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Kartu Izin Praktik dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.

Kartu Izin Praktik; dan

b.

pas foto terakhir berwarna dengan latar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(5)

Dalam hal Konsultan Pajak mengalami perubahan data diri yang meliputi nama dan/atau alamat, Konsultan Pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan Kartu Izin Praktik yang baru.

(6)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik Karena Perubahan Data Diri pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik Karena Perubahan Data Diri dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.

Kartu Izin Praktik;

b.

pas foto terakhir berwarna dengan latar belakang putih ukuran 2×3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

c.

dokumen bukti perubahan data diri Konsultan Pajak.

(7)

Surat Permohonan Penerbitan Kembali Kartu Izin Praktik Karena Perubahan Data Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(8)

Dalam hal permohonan penerbitan Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disetujui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Kartu Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(9)

Dalam hal salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak hilang, Konsultan Pajak dapat menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik yang baru.

(10)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.

pas foto terakhir berwarna dan berlatar belakang putih dengan ukuran 2×3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

b.

surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

(11)

Surat Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(12)

Dalam hal Permohonan Penerbitan Kembali Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik Karena Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(13)

Dalam hal Konsultan Pajak ingin melegalisasi fotokopi salinan Keputusan Izin Praktik dan Kartu Izin Praktik, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

(14)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan dengan mengisi formulir Surat Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

(15)

Surat Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(16)

Dalam hal Permohonan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (14) disetujui, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Legalisasi Fotokopi Salinan Izin Praktik dan/atau Kartu Izin Praktik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Konsultan Pajak berhimpun pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

(1)

Untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asosiasi Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2)

Persyaratan untuk menjadi Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b.

memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

c.

mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;

d.

memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan;

e.

memiliki kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak; dan

f.

memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untuk mengawasi, memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak oleh anggota asosiasi.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

a.

akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b.

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

c.

susunan pengurus pusat dan cabang yang telah disahkan oleh rapat anggota;

d.

daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku;

e.

program pengembangan profesional berkelanjutan;

f.

kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak; dan

g.

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(4)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak.

(5)

Surat Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Asosiasi Konsultan Pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar wajib membuat laporan keuangan setiap tahun.

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.

(3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal Asosiasi Konsultan Pajak terlambat menyampaikan laporan keuangan dan  hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak.

(4)

Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak dalam hal:

a.

Asosiasi Konsultan Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e atau huruf f;

b.

Asosiasi Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis;

c.

Asosiasi Konsultan Pajak terlambat menyampaikan laporan keuangan dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

(5)

Penetapan pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Direktur Jenderal Pajak mengusulkan satu Asosiasi Konsultan Pajak yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar kepada Menteri Keuangan untuk diusulkan menjadi anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

(2)

Dalam hal terdapat lebih dari satu Asosiasi Konsultan Pajak yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Direktur Jenderal Pajak melakukan seleksi untuk memperoleh satu Asosiasi Konsultan Pajak untuk diusulkan menjadi anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

(3)

Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap aspek tata kelola organisasi yang baik dan jumlah keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak.

(4)

Unsur penilaian terhadap aspek tata kelola organisasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.

usia dan riwayat organisasi berdasarkan akta notaris yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b.

jumlah kantor cabang berdasarkan susunan pengurus yang telah disahkan rapat anggota;

c.

memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kesetaraan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, laporan keuangan dan laporan tahunan;

d.

kekayaan/jumlah aset asosiasi berdasarkan laporan keuangan;

e.

kepatuhan anggota asosiasi terhadap pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak selama 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan data internal Direktorat Jenderal Pajak.

(5)

Unsur penilaian terhadap aspek jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah konsultan pajak yang memiliki Izin Praktik dan menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak berdasarkan daftar anggota dan fotokopi Kartu Izin Praktik anggota yang masih berlaku.

(6)

Terhadap unsur-unsur yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diberikan bobot penilaian sebagai berikut:

a.

usia dan riwayat asosiasi mempunyai bobot 15%;

b.

jumlah kantor cabang mempunyai bobot penilaian 15%;

c.

memiliki dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance mempunyai bobot penilaian 10%;

d.

kekayaan/jumlah aset asosiasi mempunyai bobot penilaian 10%;

e.

kepatuhan anggota asosiasi terhadap pemenuhan kewajiban profesional Konsultan Pajak mempunyal bobot penilaian 10%;

f.

jumlah anggota asosiasi mempunyai bobot penilaian 40%;

(7)

Direktur Jenderal Pajak dapat membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8)

Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam lembar penilaian dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(9)

Direktur Jenderal Pajak menyampaikan usulan Asosiasi Konsultan Pajak yang akan menjadi anggota Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak kepada Menteri Keuangan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya masa kerja Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak periode sebelumnya.

Setiap Konsultan Pajak wajib mengikuti kegiatan PPL dan memenuhi SKPPL yang dihitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya Izin Praktik.

(1)

Kegiatan PPL yang wajib diikuti oleh Konsultan Pajak terdiri atas:

a.

PPL Terstruktur; dan

b.

PPL Tidak Terstruktur.

(2)

Ruang lingkup PPL Terstruktur meliputi konferensi, seminar, lokakarya, diskusi panel, pelatihan, kursus dalam bidang perpajakan atau kegiatan sejenis.

(3)

Termasuk dalam kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengikuti Program PPL Terstruktur Jarak Jauh yang bersertifikat (Verified Certificate) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.

(4)

Ruang lingkup PPL Tidak Terstruktur meliputi:

a.

menjadi pengurus pada Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;

b.

mengikuti Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Pengurus Daerah, Rapat Pengurus Cabang, atau rapat lainnya dalam lingkungan Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;

c.

mewakili Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun dalam pertemuan dengan pihak lain melalui penunjukan resmi;

d.

menjadi anggota tim atau panitia yang bersifat ad hoc dalam rangka kegiatan Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;

e.

menjadi pengajar, instruktur, atau narasumber di lingkungan Asosiasi Konsultan Pajak atau mendapat izin dari Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun untuk mengikuti kegiatan di luar Asosiasi yang materinya meliputi bidang perpajakan; dan

f.

menulis artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan profesi Konsultan Pajak dengan membawa nama atau mendapat izin Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun dan telah dipublikasikan.

Jumlah SKPPL yang wajib dipenuhi oleh Konsultan Pajak setiap tahun adalah sebagai berikut:

a.

Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A wajib mencapai 20 (dua puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 16 (enam belas) SKPPL Terstruktur dan 4 (empat) SKPPL Tidak Terstruktur;

b.

Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B wajib mencapai 40 (empat puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 32 (tiga puluh dual SKPPL Terstruktur dan 8 (delapan) SKPPL Tidak Terstruktur;

c.

Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C wajib mencapai 60 (enam puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 48 (empat puluh delapan) SKPPL Terstruktur dan 12 (dua belas) SKPPL Tidak Terstruktur.

(1)

Penghitungan angka penilaian atas kegiatan PPL Terstruktur yang kegiatannya diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun adalah sebesar 1 (satu) SKPPL untuk 50 menit kegiatan.

(2)

Untuk SKPPL Terstruktur yang kegiatannya diselenggarakan oleh pihak lain, SKPPL dihitung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total nilai yang wajib dipenuhi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(1)

Penilaian setiap kegiatan PPL Tidak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d paling banyak 4 (empat) SKPPL.

(2)

Penilaian setiap kegiatan PPL Tidak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e adalah sebesar 1 (satu) SKPPL untuk 50 (lima puluh) menit kegiatan.

(3)

Penilaian setiap kegiatan PPL Tidak Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf f adalah sebagai berikut:

a.

Kegiatan menulis artikel atau makalah secara mandiri dihitung sebanyak 4 (empat) SKPPL per artikel atau makalah;

b.

Kegiatan menulis satu judul buku yang memiliki ISBN, dihitung sebanyak 12 (dua belas) SKPPL per judul buku.

(1)

Konsultan Pajak melaporkan kegiatan PPL yang telah diikuti dalam 1 (satu) tahun takwim kepada Pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun.

(2)

Atas pelaporan kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun menerbitkan Daftar Realisasi Kegiatan PPL.

(3)

Daftar Realisasi Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahlian sebagaimana tercantum dalam Izin Praktik yang dimilikinya.

(2)

Batasan jasa konsultasi di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

a.

Konsultan Pajak dengan Izin Praktik tingkat A hanya dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;

b.

Konsultan Pajak dengan Izin Praktik tingkat B hanya dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan

c.

Konsultan Pajak dengan Izin Praktik tingkat C dapat memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam menjalankan praktiknya, Konsultan Pajak wajib:

a.

memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

b.

mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;

c.

mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;

d.

menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak;

e.

memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak setiap perubahan data diri Konsultan Pajak dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud;

f.

memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dengan melampirkan fotokopi surat keputusan keanggotaan pada Asosiasi Konsultan Pajak yang baru yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;

g.

mendokumentasikan:

1)

surat kontrak/perjanjian dengan persekutuan/badan hukum tempat Konsultan Pajak berpraktik dalam memberikan jasa konsultasi kepada setiap Wajib Pajak; atau

2)

surat kontrak/perjanjian dengan Wajib Pajak.

yang menjadi dasar penyusunan Laporan Tahunan Konsultan Pajak; dan

h.

menyetujui publikasi data Konsultan Pajak berupa nama dan alamat Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

(1)

Konsultan Pajak wajib menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;

b.

melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bagi Konsultan Pajak yang telah wajib mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan;

c.

melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan

d.

disampaikan paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya.

(2)

Penyampaian softcopy Laporan Tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

(3)

Hardcopy Laporan Tahunan Konsultan Pajak yang memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dicetak dari aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

(4)

Tanggal penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tanggal diterimanya hardcopy Laporan Tahunan dimaksud oleh Direktur Jenderal Pajak apabila disampaikan secara langsung atau tanggal bukti pengiriman dari kantor pos atau sejenisnya apabila penyampaian Laporan Tahunan dilakukan melalui pos dan sejenisnya.

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan Izin Praktik, dan menetapkan pencabutan Izin Praktik.

(1)

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan dalam hal Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagai berikut:

a.

tidak mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b;

b.

memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan tingkat keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

c.

tidak memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

d.

tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

e.

tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;

f.

tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); atau

g.

tidak memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f.

(2)

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setelah mempertimbangkan usulan dari Asosiasi Konsultan Pajak.

(3)

Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Pembekuan lzin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam hal:

a.

Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis;

b.

Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

c.

Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

d.

Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;

e.

Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu dalam 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d;

f.

Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f diberikan;

g.

Konsultan Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g diberikan; atau

h.

Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan.

(2)

Dalam menetapkan Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan klarifikasi terhadap dokumentasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam hal Konsultan Pajak telah melaporkan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dari Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi kepada Direktur Jenderal Pajak.

(4)

Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.

(5)

Dikecualikan dari ketentuan ayat (4), pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan selama berlangsungnya proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi.

(6)

Direktur Jenderal Pajak menetapkan Pengaktifan Kembali atas Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:

a.

proses penyidikan dan/atau penuntutan terhadap Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dihentikan; atau

b.

Konsultan Pajak dan/atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(7)

Konsultan Pajak dilarang memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik.

(8)

Penetapan Pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(9)

Penetapan Pengaktifan Kembali Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam hal:

a.

Konsultan Pajak meninggal dunia;

b.

Konsultan Pajak memindahtangankan atau mewariskan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13);

c.

Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d.

Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik;

e.

Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

f.

Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

g.

Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d;

h.

Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

i.

Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik;

j.

Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a;

k.

Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;

l.

Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

m.

Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f ditetapkan; atau

n.

Konsultan Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g ditetapkan.

(2)

Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j tidak dapat mengajukan kembali permohonan Izin Praktik.

(3)

Konsultan Pajak yang dikenakan pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf I, huruf m, atau huruf n dapat mengajukan kernbali permohonan Izin Praktik dimulai dari Izin Praktik tingkat A dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1).

(4)

Penetapan Pencabutan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

Konsultan Pajak yang dikenakan pembekuan atau pencabutan Izin Praktik, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dan harus disertai dengan alasan yang menjadi dasar pengajuan keberatan.

(3)

Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan terhadap penetapan pembekuan Izin Praktik atau pencabutan Izin Praktik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan keberatan diterima.

(4)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima.

(5)

Format Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

1.

Konsultan Pajak menyampaikan Laporan Tahunan Konsultan Pajak tahun 2014 dengan menggunakan Nomor Izin Praktik yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.

2.

Fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak terakhir yang telah dilegalisasi oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau Fotokopi Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak dapat diajukan sebagai persyaratan permohonan Izin Praktik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Dalam hal sistem informasi administrasi konsultan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (10) dan ayat (14), Pasal 7 ayat (3), Pasal 17 huruf h, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) belum tersedia, proses administrasi konsultan pajak tetap dilakukan secara manual atau tanpa menggunakan sistem informasi konsultan pajak.

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

(1)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 167/PJ/2004 tentang Perizinan, Tata Tertib, Pembinaan dan Pengawasan Konsultan Pajak Indonesia;

(2)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 135/PJ./1998 tentang Standar Bentuk dan lsi Formulir Surat Izin Praktek Konsultan Pajak, Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan Tanda Pengenal Konsultan Pajak; dan

(3)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.01/1996 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (setara Brevet Konsultan Pajak) dalam rangka penerbitan Izin Praktik Konsultan Pajak;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 Desember 2014.