Peraturan Pajak
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 38/PJ.43/2001
TENTANG
PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-649/PJ./2001 TANGGAL 05 OKTOBER 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ./2001 TANGGAL
14 MEI 2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA
PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana disebutkan di atas dengan
memperhatikan perlakuan perpajakan atas bunga tabungan uang pesangon yang merupakan hak karyawan
yang akan diberikan oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau
terjadinya PHK sebagai berikut :
1) Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon
tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara sekaligus, maka karyawan dianggap telah
menerima hak atas manfaat uang pesangon sehingga pemberi kerja wajib memotong PPh Pasal 21.
Bunga tabungan atas uang pesangon yang merupakan hak karyawan akan diberikan oleh pengelola
dana pesangon tenaga kerja setelah dipotong PPh.
2) Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon
tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara bertahap, pemberi kerja tidak melakukan
pemotongan PPh Pasal 21 atas pembentukan uang pesangon tersebut, namun pada saat pengelola
dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan wajib memotong PPh Pasal
21. Bunga tabungan atas uang pesangon merupakan hak karyawan yang akan diberikan oleh
pengelola dana pesangon tenaga kerja bersamaan dengan pembayaran uang pesangon setelah
dipotong PPh.
3) Bunga tabungan atas uang pesangon yang merupakan hak karyawan akan diberikan oleh pengelola
dana pesangon tenaga kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadinya PHK yang terlebih
dahulu dipotong PPh dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bukan bank maka dipotong PPh sebesar 15% dari
jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2000.
b. Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bank dipotong PPh final sebesar 20% dari jumlah
bruto berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000.
Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluskan di wilayah kerja masing-masing.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074