Peraturan Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 07/PJ.24/2001

TENTANG

PENEGASAN PETUNJUK EDITING SSP LEMBAR KE-2

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Petunjuk Editing SSP Lembar ke-2, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Urutan Pelaksanaan editing SSP lembar ke-2 tetap mengikuti petunjuk dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 tanggal 22 Februari 2001
  2. Perubah-perubahan dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 tanggal 22 Februari 2001 adalah sebagai berikut:
    1. Penambahan Kode Jenis Setoran 199 Pembayaran Pendahuluan skp ke dalam Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak: 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0131; 0132; 0133; 0134; dan 0171, sesuai dengan perubahan KJS dalam KEP 169/PJ/2001. Penambahan Kode Jenis Setoran (KJS) tersebut digunakan untuk menampung pembayaran pendahuluan sebelum diterbitkan surait ketetapan pajak berdasarkan pemeriksaan agar pembayaran tersebut dapat dibukukan pada sisi kredit dalam perhitungan sanksi admnistrasi yang akan dikenakan.
    2. Penggabungan penggunaan beberapa Kode Jenis Setoran (KJS) pada Kode MAP/Kode Jenis Pajak 0118 PPh Final dan Fiskal Luar Negeri yang semula dipisahkan atas KJS Orang Pribadi dan KJS Badan menjadi satu KJS dengan tujuan untuk penyederhanaan penggunaan kode dan memberi kemudahan bagi Wajib Pajak.

Contoh :

Lampiran SE-02/PJ/2001 Menjadi
MAP KJS Uraian Pembayaran MAP KJS Uraian Pembayaran
0118 409 Psl 4(2)OP Jasa Konstruksi 0118 409 Psl 4(2) atas Jasa Konstruksi
0118 424 Psl 4(2) Bada Jasa Konstruksi 0118 409 Psl 4(2) atas Jasa Konstruksi
  1. Pembayaran/Penyetoran yang tidak mempunyai Kode MAP dan KJS secara khusus menggunakan Kode MAP/Kode Jenis Pajak 0119 PPh Non Migas lannnya untuk pembayaran PPh dan Kode MAP/Kode Jenis Pajak 0139 PPN/PPnBM Lainnya untuk pembayaaan PPN dan PPnBM seperfi contoh dibawah ini:
    Lampiran SE-02/PJ/2001 Menjadi
    MAP KJS Uraian Pembayaran MAP KJS Uraian Pembayaran
    0111 409 PPh Psl 21 lain-lain final 0119 100 PPh Non Migas Lainnya
    0112 199 Final lain-lain 0119 100 PPh Non Migas Lainnya
    1. Perubahan pada PPh Pasal 22 (MAP:01 12), PPN dalam Negeri (MAP:0131), PPN Impor (MAP:0132), PPnBM Dalam Negeri (MAP:0133), dan PPnBM Impor (MAP:0134) menjadi sebagaimana dalam contoh di bawah ini:
      Lampiran SE-02/PJ/2001 Menjadi
      MAP KJS Uraian Pembayaran MAP KJS Uraian Pembayaran
      0112 900 PPh Pasal 22 dari Bendaharawan 0112 900 PPh Pasal 22 dari Pemungut
      0112 901 PPh Pasal 22 dari Pemungut 0112 310 SKPKB PPh Pasal 22
      0131 900 Pemungut 0131 900 Pemungut
      0131 314 SKPKB Pemungut PPN
      0132 900 Pemungut 0132 900 Pemungut
      0132 900 SKPKB PPN Impor
      0132 900 Pemungut 0133 900 Pemungut
      0133 311 SKPKB Pemungut PPnBM DN
      0134 900 Pemungut 0134 900 Pemungut
      0134 310 SKPKB PPnBM Impor
  1. Tabel Perubahan kode MAP/KJS lama ke dalam kode MAP/KJS baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal pajak NomorSE-02/PJ.24/2001 diganti dengan Tabel perubahan kode MAP/KJS lama ke dalam kode MAP/KJS baru sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  2. Kantor Pelayaaan Pajak dan kantor Penyuluhan Pajak agar segera mensosialisasikan tata cara pengisian Surat Setoran Pajak dan Perubahan Kode MAP serta Kode jenis Setoran sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud terlampir dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375

Berikut link lampiran SE – 07-PJ.24-2001

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Tinggalkan BalasanBatalkan balasan