KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR
KEP – 146/BC/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-173/BC/2024 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA ASEAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :

  1. bahwa melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-173/BC/2024 sebagaimana diubah sebanyak 2 (dua) kali dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-46/BC/2026 mulai tanggal 20 Februari 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengimplementasikan secara penuh Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat dengan 8 (delapan) Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar;
  2. bahwa berdasarkan surat elektronik ASEAN Secretariat tanggal 17 Juni 2026 dan nota dinas Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai nomor ND- 837/BC.05/2026 tanggal 19 Juni 2026 disampaikan bahwa Administrasi Kepabeanan Vietnam akan mengimplementasikan secara penuh Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat pada tanggal 30 Juni 2026;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 987);
  3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 20/BC/2024 Tentang Tata Laksana Pengelolaan Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator);
  4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 37/BC/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 46/BC/2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 173/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-173/BC/2024 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA ASEAN.

KESATU  :

Mengubah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator) Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan dengan ketentuan:

  1. barang impor berasal dari pelabuhan muat di:
    1. Brunei Darussalam;
    2. Malaysia;
    3. Thailand;
    4. Singapura;
    5. Filipina;
    6. Laos;
    7. Kamboja;
    8. Myanmar; atau
    9. Vietnam.
  2. menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan nomor identifikasi AEO (AEO Trader Identification Number) dan tanggal otorisasi (authorization date) perusahaan AEO dari negara anggota ASEAN sebagaimana dimaksud dalam butir 1; dan
  3. merupakan barang impor untuk dipakai dengan pemberitahuan pabeannya menggunakan Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0.

KEDUA  :

Ketentuan lain dan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP- 173/BC/2024 tetap berlaku.

KETIGA :

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2026.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

  1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
  2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
  4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2026
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

DJAKA BUDHI UTAMA

http://www.peraturanpajak.com

Jika ada pertanyaan tentang pajak dan ingin berkonsultasi  , silahkan klik:

Hubungi Kami

Tinggalkan BalasanBatalkan balasan