SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2144/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2144/PJ.532/1996 TENTANG JASA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 9 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan pasal 9 angka 6 jo. pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 50 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2144/PJ.532/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2146/PJ.532/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2146/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PENYEDIAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Juli 1996 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2146/PJ.532/1996

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 8 Maret 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1996

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 8 Pebruari 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina mengenai kerjasama Ekonomi dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1996

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1996

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGHYZSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 18 Juli 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan mengenai kerjasama … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 147/PJ.32/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 147/PJ.32/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN BKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 (2) HURUF d UU NOMOR 11 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menjawab surat Saudara tanggal 30 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut dinyatakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 147/PJ.32/1996

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 148/PJ.32/1996

Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 148/PJ.32/1996 TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN BKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 (2) HURUF d UU NOMOR 11 TAHUN 1994 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Juli 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 148/PJ.32/1996

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1996

Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KAZAKHSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Almaty, Kazakhstan pada tanggal 7 April 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan mengenai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.24/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.24/1996 TENTANG PEMBERIAN KODE MAP DAN KODE SETORAN UNTUK PPH FINAL ATAS PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP DAN PERUBAHAN KODE MAP ATAS PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUTDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Penilaian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.24/1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.33/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.33/1996TENTANG PEMBAYARAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, untuk pelaksanaannya telah diterbitkan 2 (dua) Keputusan Menteri Keuangan, yaitu : Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.33/1996