KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 40/KM.10/2016

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,

BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU

UNTUK TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016

SAMPAI DENGAN 27 SEPTEMBER 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 September 2016 sampai dengan 27 September 2016.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 27 SEPTEMBER 2016.

Pertama :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 September 2016 sampai dengan 27 September 2016 sebagai berikut :

1. Rp 13.173,00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
2. Rp 9.871,66 Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3. Rp 9.994,08 Untuk Dolar Kanada (CAD) 1-
4. Rp 1.982,52 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5. Rp 1.697,83 Untuk Dolar Hongkong (HKD) 1-
6. Rp 3.192,15 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7. Rp 9.594,25 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1-
8. Rp 1.592,85 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1-
9. Rp 17.311,96 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10. Rp 9.649,54 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
11. Rp 1.545,57 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1-
12. Rp 13.493,27 Untuk Franc Swiss (CHF) 1-
13. Rp 12.876,25 Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
14. Rp 10,69 Untuk Kyat Myanmar (MMK) 1-
15. Rp 196,76 Untuk Rupee India (INR) 1-
16. Rp 43.686,94 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17. Rp 126,09 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1-
18. Rp 276,10 Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19. Rp 3.511,66 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20. Rp 90,57 Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21. Rp 377,41 Untuk Baht Thailand (THB) 1-
22. Rp 9.648,84 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1-
23. Rp 14.762,84 Untuk Euro (EUR) 1-
24. Rp 1.973,49 Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1-
25. Rp 11,74 Untuk Won Korea (KRW) 1-

Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Ketiga:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 21 September 2016 sampai dengan 27 September 2016.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN

Plt KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

SUAHASIL NAZARA

NIP 197011231999031006

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR INS – 08/PJ/2016\

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM RANGKA

PENGAMPUNAN PAJAK DALAM KEADAAN DARURAT ATAU

GANGGUAN TEKNIS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan memberikan kepastian hukum dan pelayanan kepada Wajib Pajak yang berkehendak untuk menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak dalam keadaan darurat atau gangguan teknis, dengan ini memberikan instruksi

Kepada :

  1. Kepala Kantor Wilayah DJP;
  2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
  3. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Untuk :

KESATU :

Memberikan wewenang kepada:

  1. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dalam rangka penerimaan Surat Pernyataan di Tempat Tertentu di Kanwil DJP;
  2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka penerimaan Surat Pernyataan di Kantor Pelayanan Pajak; dan
  3. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam rangka penerimaan Surat Pernyataan di Tempat Tertentu selain di Kanwil DJP;
  4. untuk menetapkan keadaan darurat atau gangguan teknis di setiap tempat penerimaaan Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak.

KEDUA :

Keadaan darurat atau gangguan teknis sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan apabila memenuhi kondisi:

  1. banyaknya antrian dalam penyampaian Surat Pernyataan yang terjadi di setiap tempat penerimaaan Surat Pernyataan; atau
  2. adanya gangguan teknis berupa gangguan pada sistem informasi dan/atau pemadaman listrik;
  3. yang menyebabkan terganggunya pelayanan penerimaan Surat Pernyataan.

KETIGA :

Dalam hal terdapat kondisi keadaan darurat atau gangguan teknis yang memenuhi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Subtim Penerima atau Subtim Penerima dan Peneliti memberikan tanda terima sementara atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 Lampiran 19 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak dan huruf C angka 2 Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2016 tentang Petunjuk Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu setelah melakukan penelitian atas:

  1. kelengkapan pengisian Surat Pernyataan;
  2. adanya pembayaran Uang Tebusan;
  3. kesesuaian antara pembayaran Uang Tebusan dalam bukti pembayaran dengan jumlah Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan;
  4. kelengkapan softcopy lampiran Daftar Harta dan Utang; dan
  5. dokumen lainnya yang dinyatakan sebagai lampiran dalam Surat Pernyataan.

KEEMPAT :

Setelah tanda terima sementara diberikan kepada Wajib Pajak, prosedur penyelesaian Surat Pernyataan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam:

  1. Lampiran 19 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak; atau
  2. Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2016 tentang Petunjuk Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu;
  3. yang mengatur mengenai tata cara penerimaan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dalam keadaan darurat atau gangguan teknis.

KELIMA :

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam:

  1. huruf h, huruf i, dan huruf j Lampiran 19 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak; dan
  2. huruf i dan huruf j Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2016 tentang Petunjuk Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu;
  3. dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanda terima sementara diterbitkan.

KEENAM :

Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Pajak dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Salinan Instruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

  1. Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak;
  2. Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Pengawasan Pajak;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Seluruh Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan;
  6. Seluruh Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 15 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

NIP 195711081984081001

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS

MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN

PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS

PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC

REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE

PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Laos, khususnya kerjasama di bidang ekonomi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokrasi Rakyat Laos, perlu membentuk persetujuan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokrasi Rakyat Laos mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Lao People’s Democratic Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income) pada tanggal 8 September 2011 bertempat di Vientiane, Laos;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Demokrasi Rakyat Laos mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Lao People’s Democratic Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income);

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME).

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Lao People’s Democratic Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income) yang telah ditandatangani di Vientiane, Laos, pada tanggal 8 September 2011, yang naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Laos, dan bahasa Inggris.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam bahasa Indonesia, bahasa Laos, dan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/KM.10/2016

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,

BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK

TANGGAL 14 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 20 SEPTEMBER 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 September 2016 sampai dengan 20 September 2016.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 20 SEPTEMBER 2016.

Pertama :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 September 2016 sampai dengan 20 September 2016 sebagai berikut :

1. Rp 13.123,00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
2. Rp 9.966,66 Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3. Rp 10.101,61 Untuk Dolar Kanada (CAD) 1-
4. Rp 1.981,46 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5. Rp 1.691,74 Untuk Dolar Hongkong (HKD) 1-
6. Rp 3.216,67 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7. Rp 9.678,74 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1-
8. Rp 1.596,97 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1-
9. Rp 17.470,12 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10. Rp 9.692,31 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
11. Rp 1.549,47 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1-
12. Rp 13.494,64 Untuk Franc Swiss (CHF) 1-
13. Rp 12.856,61 Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
14. Rp 10,74 Untuk Kyat Myanmar (MMK) 1-
15. Rp 197,05 Untuk Rupee India (INR) 1-
16. Rp 43.541,23 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17. Rp 125,75 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1-
18. Rp 278,77 Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19. Rp 3.498,95 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20. Rp 90,40 Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21. Rp 376,95 Untuk Baht Thailand (THB) 1-
22. Rp 9.691,74 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1-
23. Rp 14.749,20 Untuk Euro (EUR) 1-
24. Rp 1.966,39 Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1-
25. Rp 11,92 Untuk Won Korea (KRW) 1-

Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini;

Ketiga:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 14 September 2016 sampai dengan 20 September 2016;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 September 2016

a.n. MENTERI KEUANGAN

Plt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd.

SUAHASIL NAZARA

NIP 197011231999031006

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER – 12/PJ/2016

TENTANG

TATA CARA PENGADMINISTRASIAN LAPORAN GATEWAY

DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK.08/2016;

c. bahwa untuk mengatur prosedur pengadministrasian laporan Gateway di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway dalam rangka Pengampunan Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1161);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK.08/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1162);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGADMINISTRASIAN LAPORAN GATEWAY DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

  1. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
  2. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
  3. Pengelola Harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk pengalihan dan/atau pengelolaan dana Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Gateway adalah Bank, Manajer Investasi, atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima pengalihan Harta Wajib Pajak dan/atau melakukan pengelolaan dan penempatan dana Wajib Pajak pada instrumen investasi dalam rangka Pengampunan Pajak.
  4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

(1) Gateway harus menyampaikan laporan ke Direktur Jenderal Pajak mengenai:

1. pembukaan dan pengalihan dana ke Rekening Khusus;

2. pembukaan rekening yang khusus dibuat Gateway untuk keperluan investasi dan pengalihan instrumen investasi ke rekening tersebut; dan

3. posisi investasi Wajib Pajak:

1) setiap bulan; dan/atau

2) setiap terjadi pengalihan dana atau investasi antar Gateway, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK.08/2016.

(2) Laporan pembukaan dan pengalihan dana ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.

(3) Laporan pembukaan rekening yang khusus dibuat Gateway dan pengalihan instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya, dalam hal Wajib Pajak telah menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016.

(4) Laporan posisi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, berupa laporan posisi investasi Wajib Pajak per hari kerja terakhir setiap bulan dan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.

(5) Laporan pengalihan dana atau investasi Wajib Pajak antar Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai Gateway sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah investasi atau Harta dialihkan ke Gateway baru.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gateway selama 3 (tiga) tahun sejak dana dialihkan oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus melalui Bank Persepsi penerima dana yang ditunjuk sebagai Gateway.

Pasal 3

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau online dalam bentuk digital (softcopy).

(3) Atas penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal menerbitkan tanda terima.

Pasal 4

(1) Dalam hal Gateway tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 123/PMK.08/2016, Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal menyampaikan laporan terkait data dan informasi mengenai Gateway dimaksud kepada Direktur Peraturan Perpajakan II.

(2) Direktur Peraturan Perpajakan II atas nama Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi tertulis kepada Gateway dalam hal Gateway dimaksud tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(3) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada Gateway.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa surat peringatan atau pencabutan penunjukan sebagai Gateway.

(5) Pencabutan penunjukan sebagai Gateway oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada otoritas terkait.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanppajak.com

6 September 2016

PENGUMUMAN

NOMOR PENG – 167/PJ.01/2016

TENTANG

JASA KONSULTASI PENGAMPUNAN PAJAK (AMNESTI PAJAK)

Dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah mengenai Amnesti Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Konsultan Pajak dapat memberikan jasa konsultasi terkait Amnesti Pajak dengan tetap memperhatikan kode etik, standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Konsultan Pajak wajib menyampaikan informasi mengenai Amnesti Pajak secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan dan Amnesti Pajak.
  3. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan dan Amnesti Pajak serta menghindari pelayanan yang tidak profesional dari Konsultan Pajak, masyarakat dapat menggunakan jasa Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan telah memiliki Izin Praktik.
  4. Untuk mengetahui Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, masyarakat dapat membuka Aplikasi Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKoP) melalui situs https://konsultan.pajak.go.id.
  5. Apabila Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi perpajakan dan Amnesti Pajak kepada masyarakat dengan mengarahkan masyarakat untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui layanan informasi dan keluhan kring pajak (021)1500200, layanan tax amnesty service (021) 1500745, atau mengirimkan email ke alamat pengaduan@pajak.go.id.
  6. Konsultan Pajak yang melanggar kode etik, standar profesi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi secara berjenjang, dimulai dari Teguran Tertulis, Pembekuan Izin Praktik sampai dengan Pencabutan Izin Praktik.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 2016
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd

Arfan
NIP 196105261983021001

www,peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 38/KM.10/2016

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,

BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU

UNTUK TANGGAL 07 SEPTEMBER 2016

SAMPAI DENGAN 13 SEPTEMBER 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 07 September 2016 sampai dengan 13 September 2016.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 13 SEPTEMBER 2016.

Pertama :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 07 September 2016 sampai dengan 13 September 2016 sebagai berikut :

1. Rp 13.252,00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
2. Rp 9.999,66 Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3. Rp 10.149,82 Untuk Dolar Kanada (CAD) 1-
4. Rp 1.987,62 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5. Rp 1.708,45 Untuk Dolar Hongkong (HKD) 1-
6. Rp 3.253,60 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7. Rp 9.632,59 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1-
8. Rp 1.591,28 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1-
9. Rp 17.512,78 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10. Rp 9.735,81 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
11. Rp 1.547,59 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1-
12. Rp 13.497,52 Untuk Franc Swiss (CHF) 1-
13. Rp 12.803,73 Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
14. Rp 10,95 Untuk Kyat Myanmar (MMK) 1-
15. Rp 197,95 Untuk Rupee India (INR) 1-
16. Rp 43.907,82 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17. Rp 126,63 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1-
18. Rp 284,29 Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19. Rp 3.533,60 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20. Rp 91,07 Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21. Rp 382,81 Untuk Baht Thailand (THB) 1-
22. Rp 9.735,81 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1-
23. Rp 14.792,23 Untuk Euro (EUR) 1-
24. Rp 1.984,02 Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1-
25. Rp 11,87 Untuk Won Korea (KRW) 1-
Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Ketiga:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 07 September 2016 sampai dengan 13 September 2016.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 07 September 2016
an. MENTERI KEUANGAN
Plt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com