KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 31/KM.10/2016

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR,

DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU

UNTUK TANGGAL 27 JULI 2016 SAMPAI DENGAN 02 AGUSTUS 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan 02 Agustus 2016.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 JULI 2016 SAMPAI DENGAN 02 AGUSTUS 2016.

Pertama :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan 02 Agustus 2016 sebagai berikut :
1. Rp 13.108,00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
2. Rp 9.805,27 Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3. Rp 10.014,98 Untuk Dolar Kanada (CAD) 1-
4. Rp 1.937,97 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5. Rp 1.689,89 Untuk Dolar Hongkong (HKD) 1-
6. Rp 3.240,19 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7. Rp 9.185,54 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1-
8. Rp 1.537,89 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1-
9. Rp 17.245,67 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10. Rp 9.656,97 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
11. Rp 1.519,75 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1-
12. Rp 13.279,70 Untuk Franc Swiss (CHF) 1-
13. Rp 12.327,05 Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
14. Rp 11,08 Untuk Kyat Myanmar (MMK) 1-
15. Rp 195,23 Untuk Rupee India (INR) 1-
16. Rp 43.328,76 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17. Rp 125,06 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1-
18. Rp 278,34 Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19. Rp 3.495,15 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20. Rp 89,80 Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21. Rp 374,49 Untuk Baht Thailand (THB) 1-
22. Rp 9.658,54 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1-
23. Rp 14.416,52 Untuk Euro (EUR) 1-
24. Rp 1.961,55 Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1-
25. Rp 11,53 Untuk Won Korea (KRW) 1-

Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Ketiga:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan 02 Agustus 2016.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juli 2016
an. MENTERI KEUANGAN
Plt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006

info@peraturanpajak.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

____________________________________________________________________________________________

19 Juli 2016

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR S – 184/PJ./2016

TENTANG

PEMBERITAHUAN PROGRAM AMNESTI PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka diimbau kepada Saudara untuk memanfaatkan Program Amnesti Pajak dengan sebaik mungkin.

Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Amnesti Pajak akan mendapatkan beberapa fasilitas antara lain :

  1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak,
  2. Penghapusan/tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015,
  3. Penghentian/tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015.
  4. Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015.
  5. Pembebasan Pajak Penghasilan terkait proses balik nama harta.
  6. Kerahasiaan data terkait Program Amnesti Pajak dijamin oleh undang-undang dan data Amnesti Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Untuk dapat memanfaatkan Program Amnesti Pajak, Saudara dapat mengajukan Surat Pernyataan Harta yang ditujukan ke kantor pelayanan pajak terdaftar, memuat paling sedikit informasi identitas Wajib Pajak, nilai harta, nilai utang, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan. Terdapat beberapa lapisan tarif tebusan yang dapat dipilih disesuaikan dengan waktu permohonan mengikuti Program Amnesti Pajak.

Oleh karena itu, kembali kami mengimbau kepada Saudara agar dapat segera memanfaatkan Program Amnesti Pajak ini hingga tanggal 31 Maret 2017. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat, menghubungi Tax Amnesty Services 1 500 745 atau membuka halaman resmi amnesti pajak di http://www.pajak.go.id/amnestipajak.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan Saudara dalam usaha untuk mencapai kemandirian bangsa karena #PajakMilikBersama.

Direktur Jenderal,

ttd.

Ken Dwijugiasteadi
NIP. 195711081984081001

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109/PMK.05/2016

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja Negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab perlu mengatur pedoman pelaksanaan anggaran belanja Negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
  2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara.
  3. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
  4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.
  6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
  7. Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara serta menggunakan PNBP dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
  8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai kewenangan pengguna anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
  9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
  10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
  11. Bendahara Pengeluaran adalah personil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kemhan dan TNI.
  12. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
  13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
  14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
  15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
  16. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara.
  17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker/Subsatker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
  18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, Surat Keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
  19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
  20. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.
  21. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.
  22. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.
  23. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.
  24. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.
  25. Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.
  26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
  27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BAB II

MEKANISME PENYETORAN, PENGGUNAAN, PEMBAYARAN,

DAN PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) PNBP pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI wajib disetor langsung ke Kas Negara.

(2) PNBP di lingkungan Kemhan dan TNI dikelola dalam sistem APBN.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyetoran dan Konfirmasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 3

(1) Satker menyetorkan PNBP ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi.

(2) Dalam hal Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Subsatker, Subsatker dapat menyetorkan PNBP ke Kas Negara atas nama Satker.

Pasal 4

(1) PNBP atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan Kemhan dan TNI dari masyarakat yang menggunakan haknya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, disetor langsung oleh BPJS Kesehatan ke Kas Negara atas nama Satker.

(2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satker/Subsatker.

(3) Penyetoran PNBP ke Kas Negara oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat terpisah untuk masing-masing Rumah Sakit.

(4) BPJS Kesehatan menyampaikan fotokopi Bukti Penerimaan Negara atas setoran PNBP kepada Rumah Sakit dilampiri dengan informasi rincian penyetoran PNBP.

(5) Fotokopi Bukti Penerimaan Negara atas setoran PNBP dan informasi rincian penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Rumah Sakit paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak PNBP disetor ke Kas Negara.

Pasal 5

Rumah Sakit yang merupakan Subsatker menyampaikan fotokopi Bukti Penerimaan Negara atas setoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Satker.

Pasal 6

(1) Penyetoran PNBP ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan dengan pengisian surat setoran yang paling sedikit memuat:

  1. Kementerian Negara/Lembaga;
  2. Unit Organisasi;
  3. Satker;
  4. Akun Penerimaan;
  5. Jumlah Penerimaan; dan
  6. Informasi mengenai identitas Subsatker atau Rumah Sakit.

(2) Tata cara penyetoran PNBP ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara.

Pasal 7

(1) Dalam rangka memastikan setoran PNBP telah diterima di Kas Negara, KPPN memberikan konfirmasi setoran berdasarkan permintaan konfirmasi dari Satker.

(2) Konfirmasi setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPN mitra kerja Satker.

(3) Tata cara konfirmasi setoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai prosedur konfirmasi setoran penerimaan negara.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 8

Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dapat menggunakan dana PNBP untuk membiayai belanja Negara setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Satker menggunakan dana PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan pagu PNBP dalam DIPA.

(2) Pagu PNBP dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.

(3) Dalam hal realisasi PNBP melampaui target, Satker dapat menambah pagu PNBP dalam DIPA.

(4) Penambahan pagu PNBP dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 10

(1) Besarnya dana PNBP untuk membiayai belanja Negara ditetapkan berdasarkan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP pada Satker.

(2) Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP pada masing-masing Satker ditetapkan berdasarkan jumlah setoran PNBP pada masing-masing Satker ke Kas Negara.

(3) Setoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Bukti Penerimaan Negara atas setoran PNBP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

(1) Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP pada Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diperoleh dari formula sebagai berikut:

MP =  (PPP x JS) – JPS

MP    : Maksimum Pencairan

PPP  : Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap pendapatan

JS     : Jumlah Setoran

JPS   : Jumlah Pencairan dana Sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan.

(2) Besaran Proporsi Pagu Pengeluaran (PPP) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 12

(1) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.

(2) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNBP satu tahun anggaran sebelumnya.

(3) Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

  1. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP pada tahun anggaran sebelumnya yang belum dibelanjakan; dan/atau
  2. PNBP tahun anggaran sebelumnya yang telah disetor ke Kas Negara yang belum diajukan dalam perhitungan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP.

(4) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dengan PNBP tahun anggaran berjalan.

(5) Penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Pernyataan dari KPA dan disampaikan kepada Kepala KPPN.

Pasal 13

(1) Dalam hal penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mengakibatkan pagu PNBP dalam DIPA tidak mencukupi, Satker melakukan revisi anggaran.

(2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Bagian Keempat

Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Paragraf 1

Pembayaran Langsung

Pasal 14

(1) Belanja yang bersumber dari penggunaan dana PNBP dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran LS.

(2) Dalam hal mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme UP.

Pasal 15

(1) Pembayaran  dengan mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan untuk pembayaran tagihan dengan ketentuan:

a. nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada satu penerima/penyedia barang/jasa; dan/atau

b. sudah pasti penerima/penyedia barang/jasa, nilai pembayarannya, dan waktu pembayarannya.

(2) Pembayaran dengan mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:

a. Pihak ketiga atas dasar perjanjian/kontrak; atau

b. Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar Surat Keputusan/Surat Perintah.

Paragraf 2

Uang Persediaan

Pasal 16

Dalam rangka pembayaran dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Satker dapat diberikan UP dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  1/12 (satu per dua belas) dari pagu DIPA PNBP maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

b. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DIPA PNBP maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA PNBP maksimal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

d. 1/36 (satu per tiga puluh enam) dari pagu DIPA PNBP maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk pagu di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

e. 1/48 (satu per empat puluh delapan) dari pagu DIPA PNBP maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pagu di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 17

Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP yang dikelola oleh BPP.

Pasal 18

(1) Dalam hal diperlukan, KPA dapat mengajukan permintaan persetujuan UP melampaui besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata satu kali dalam satu bulan selama satu tahun; dan

b. Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam satu bulan melampaui besaran UP.

Pasal 19

(1) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada satu penerima/ penyedia barang dan/atau jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

(2) Pada setiap akhir hari kerja uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 20

(1) Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluran/BPP kepada satu penerima/penyedia barang dan/atau jasa dapat melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2) Dalam rangka pembayaran dengan UP di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), KPA mengajukan surat permohonan dispensasi dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

(3) Surat permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 21

(1) Untuk keperluan yang bersifat mendesak dan tidak dapat direncanakan, yang antara lain disebabkan karena terjadi bencana alam, wabah penyakit/epidemi atau penanganan medis yang harus segera ditangani, Bendahara Pengeluaran/BPP pada Rumah Sakit sebagai Satker/Subsatker dapat melakukan pembayaran dengan UP melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Pembayaran dengan UP melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Kepala Rumah Sakit.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penetapan keputusan Kepala Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 22

(1) Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.

(2) Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pasal 23

(1) Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran.

(2) Penggantian UP oleh BPP dilakukan apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pasal 24

Penggantian UP oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau oleh BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan berdasarkan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP.

Pasal 25

(1) KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran/BPP tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.

(2) Syarat penggunaan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:

  1. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan
  2. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan Pembayaran LS.

(3) Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke Kas Negara, Kepala KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(4) Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu satu bulan Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi satu bulan.

Pasal 26

Pengajuan TUP oleh KPA kepada Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat melebihi Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP.

Pasal 27

Pembayaran UP/TUP yang berasal dari PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.

Bagian Kelima

Mekanisme Pencairan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 28

(1) Satker mengajukan pencairan dana PNBP berdasarkan Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP).

(2) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada setiap SPM yang disampaikan ke KPPN.

Pasal 29

(1) Satker yang terdiri dari beberapa Subsatker, Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilampiri dengan Rincian Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP masing-masing Subsatker.

(2) Kebenaran perhitungan Maksimum Pencairan (MP) masing-masing Subsatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tangggung jawab KPA.

Pasal 30

PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP-UP/TUP/GUP/PTUP/GUP Nihil/LS kepada PPSPM dengan dilampiri:

  1. Dokumen pendukung SPP-UP/TUP/GUP/PTUP/GUP Nihil/LS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja Negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
  1. Bukti Penerimaan Negara atas setoran PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  1. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Rincian Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) masing-masing Subsatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal 31

(1) PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen yang diajukan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM.

(3) PPSPM mengajukan SPM-UP/TUP/GUP/PTUP/GUP Nihil/LS beserta ADK SPM kepada KPPN dengan dilampiri:

  1. Dokumen pendukung SPM-UP/TUP/GUP/PTUP/GUP Nihil/LS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja Negara di lingkungan Kemhan dan TNI;
  1. Bukti Penerimaan Negara atas setoran PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l); dan
  1. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan Rincian Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) masing-masing Subsatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal 32

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran/BPP, serta tata cara penyelesaian tagihan Negara mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja Negara di lingkungan Kemhan dan TNI, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan Rincian Perhitungan Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP masing- masing Subsatker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 34

(1) Satker membukukan dan menyajikan laporan atas pengelolaan dana PNBP.

(2) Satker menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Untuk DIPA yang disahkan dan berlaku efektif pertama kali sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam satu bulan melampaui besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2016

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

 

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119/PMK.08/2016

TENTANG

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK

KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN

DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pedoman kepada Wajib Pajak dalam melakukan pengalihan harta dan investasi ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pengampunan pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.
  2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
  5. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
  6. Surat  Keterangan  Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
  7. Rekening Khusus adalah rekening Wajib Pajak yang khusus dibuka pada Bank Persepsi pengalihan harta untuk menampung pengalihan dana Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak.
  8. Efek adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
  9. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
  10. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
  12. Pengelola Harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk (Gateway) pengalihan Harta Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Gateway adalah Bank, Manajer Investasi, dan Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway untuk penempatan dan pengelolaan dana Wajib Pajak pada instrumen investasi dalam rangka Pengampunan Pajak.
  13. Perjanjian Persyaratan Pembukaan Rekening adalah kontrak antara Wajib Pajak dan Bank yang ditunjuk Menteri sebagai Gateway untuk penempatan dana dalam rangka Pengampunan Pajak.
  14. Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual, yang selanjutnya disebut Kontrak Pengelolaan Dana adalah kontrak jasa pengelolaan dana yang dilakukan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway kepada satu nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio Efek, Manajer Investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio Efek berdasarkan perjanjian dimaksud.
  15. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
  16. Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah adalah kontrak antara Wajib Pajak dan Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway untuk penempatan dana dalam rangka Pengampunan Pajak.
  17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
  18. Direktur Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan perpajakan.
  19. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2

(1) Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
(2) Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Harta yang berada:

  1. di dalam wilayah NKRI; dan/atau
  2. di luar wilayah NKRI.
(3) Tambahan Harta dan Utang yang membentuk nilai Harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diterbitkan Surat Keterangan diperlakukan sebagai perolehan Harta baru dan perolehan utang baru Wajib Pajak sesuai tanggal Surat Keterangan.

Pasal 3

(1) Dalam hal Harta yang diungkapkan berada di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengalihkan Harta berupa dana ke dalam wilayah NKRI.
(2) Dalam hal Harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan ke wilayah NKRI, Harta tersebut harus diinvestasikan oleh Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI.
(3) Dalam hal Harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan oleh Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI:

  1. setelah tanggal 31 Desember 2015; dan
  2. sebelum Surat Keterangan diterbitkan,

terhadap Harta dimaksud diperlakukan sebagai Harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan wajib diinvestasikan dalam rangka Pengampunan Pajak.

(4) Investasi di dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dana dialihkan oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway dalam rangka Pengampunan Pajak.

Pasal 4

(1) Untuk menampung dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wajib Pajak harus membuka Rekening Khusus pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
(2) Pembukaan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Pajak menerima Surat Keterangan dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan/atau ketentuan otoritas terkait.
(3) Pengalihan dana oleh Wajib Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang berada di dalam wilayah NKRI dan/atau cabang dari Bank Persepsi dimaksud yang berada di luar wilayah NKRI.
(4) Cabang dari Bank Persepsi yang berada di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memindahkan dana Wajib Pajak ke Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(5) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas pembukaan Rekening Khusus dan pengalihan dana oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi dimaksud.

Pasal 5

Dana yang telah dialihkan dan ditempatkan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diinvestasikan pada instrumen investasi.

Pasal 6

(1) Investasi atas dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk:

  1. SBN Republik Indonesia;
  2. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
  3. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah;
  4. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
  5. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
  8. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf h, ditempatkan pada instrumen investasi sebagai berikut:

  1. Efek bersifat utang, termasuk Medium Term Notes;
  2. sukuk;
  3. saham;
  4. unit penyertaan reksa dana;
  5. efek beragun aset;
  6. unit penyertaan dana investasi real estat;
  7. deposito;
  8. tabungan;
  9. giro; dan/atau
  10. instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Penempatan pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Gateway.
(4) Tata cara berinvestasi pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku di masing-masing Gateway.
(5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 7

(1) Investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway.
(2) Persetujuan untuk pemberian fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Gateway.

Pasal 8

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Gateway sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bank, Manajer Investasi, dan/atau Perantara Pedagang Efek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. untuk Bank:

1) harus merupakan Bank Persepsi yang ditetapkan oleh Menteri dan termasuk dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha 4 dan Bank Umum Kelompok Usaha 3; dan
2) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1) Bank Persepsi harus:

a) mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust);
b) memiliki surat persetujuan Bank sebagai kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
c) menjadi administrator Rekening Dana Nasabah.
b. untuk Manajer Investasi:

1) Manajer Investasi harus:

a) dimiliki oleh perusahaan BUMN atau anak perusahaan BUMN;
b) mengelola dana kelolaan sampai dengan peringkat sepuluh besar untuk periode pelaporan yang terakhir, selain Manajer Investasi yang dimiliki perusahaan BUMN atau anak perusahaan BUMN;
c) mengelola reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas dengan underlying proyek sektor riil dengan dana kelolaan paling kurang Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau
d) mengelola dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Manajer Investasi harus tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
c. untuk Perantara Pedagang Efek:

1) harus terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia;
2) harus tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau suspensi oleh Bursa Efek Indonesia dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum Peraturan Menteri ini berlaku;
3) telah melayani nasabah ritel yang memiliki Rekening Dana Nasabah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku;
4) telah memperoleh laba usaha berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan 2015 entitas induk saja;
5) memiliki rata-rata nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahun 2015 minimal Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
6) memiliki ekuitas positif selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
(2) Penunjukan Bank, Manajer Investasi, dan Perantara Pedagang Efek sebagai Gateway dilakukan oleh Menteri dengan surat penunjukan.

Pasal 9

(1) Gateway mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menyediakan Rekening Khusus dan/atau sub Rekening Khusus bagi Wajib Pajak yang menginvestasikan dana di dalam wilayah NKRI dalam rangka Pengampunan Pajak;
b. melaporkan Rekening Khusus dan/atau sub Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktorat Jenderal Pajak;
c. memastikan dana yang dialihkan dari luar wilayah NKRI diinvestasikan di dalam wilayah NKRI;
d. memastikan penempatan dana oleh Wajib Pajak pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
e. memastikan instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan aset yang mendasari (underlying asset) diterbitkan dan/atau diperdagangkan di wilayah NKRI;
f. memastikan bahwa dana hasil penerbitan instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan/atau huruf j, digunakan di wilayah NKRI dalam hal Wajib Pajak melakukan investasi melalui pasar perdana;
g. menyusun dan menandatangani dokumen perjanjian investasi dengan Wajib Pajak meliputi:

1) Perjanjian Persyaratan Pembukaan Rekening untuk Bank;
2) Perjanjian pembukaan rekening untuk berinvestasi pada portofolio investasi melalui Kontrak Investasi Kolektif atau Kontrak Pengelolaan Dana, untuk Manajer Investasi; atau
3) Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah untuk Perantara Pedagang Efek; dan
h. melaporkan posisi investasi Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak secara berkala dan setiap terjadi pengalihan Harta Wajib Pajak antar Gateway.
(2) Dokumen perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling kurang memuat ketentuan mengenai:

  1. investasi hanya dapat dilakukan pada Efek yang diterbitkan di dalam wilayah NKRI;
  2. dana hasil penerbitan Efek hanya dapat digunakan di dalam wilayah NKRI; dan
  3. persetujuan Wajib Pajak kepada Gateway untuk memberikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h kepada Direktorat Jenderal Pajak.
(3) Guna mendukung kelancaraan pelaksanaan program Pengampunan Pajak, Gateway melakukan sosialisasi, mengenai instrumen investasi dalam rangka Pengampunan Pajak.

Pasal 10

(1) Gateway harus menyampaikan laporan mengenai posisi realisasi pengalihan dan investasi Wajib Pajak setiap bulan dan/atau setiap terjadi pengalihan Harta Wajib Pajak antar Gateway.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gateway selama 3 (tiga) tahun sejak dana dialihkan oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus melalui Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
(3) Laporan yang disampaikan oleh Gateway dapat dijadikan sebagai bahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memonitor pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

(1) Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta klarifikasi kepada Gateway dalam hal Gateway tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
(2) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pajak dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada Bank, Manajer Investasi, dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagai Gateway.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa surat peringatan atau pencabutan penunjukan sebagai Gateway.
(4) Pencabutan penunjukan sebagai Gateway oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada otoritas terkait.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR SE – 30/PJ/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan Pengampunan Pajak.
B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan sebagai acuan prosedur pelaksanaan Pengampunan Pajak.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi:

1. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengampunan Pajak
2. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP
3. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu
4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Lainnya Sehubungan dengan Pengampunan Pajak
5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengampunan Pajak
D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
E. Materi

I. Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Pengampunan Pajak
1. Pembentukan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
a. Penerimaan dan tindak lanjut pengajuan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dilaksanakan oleh Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, dan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Kantor Wilayah DJP.
b. Pembentukan tim ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan petunjuk sebagaimana Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
a. Orang Pribadi atau Badan yang akan menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut Surat Pernyataan) harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan yang akan menyampaikan Surat Pernyataan belum memiliki NPWP, Orang Pribadi atau Badan tersebut wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Orang Pribadi atau Badan.
c. Dalam hal status Wajib Pajak tersebut adalah Hapus (DE), Wajib Pajak tersebut wajib mengaktifkan kembali NPWP-nya.
d. Dalam hal status Wajib Pajak tersebut adalah Non Efektif (NE), Kantor Pelayanan Pajak wajib mengaktifkan kembali NPWP-nya.
e. Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak menindaklanjuti pendaftaran sebagaimana huruf b atau pengaktifan kembali NPWP sebagaimana huruf c dan huruf d dengan menggunakan prosedur yang mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.
f. Dalam hal Orang Pribadi atau Badan mendaftarkan NPWP ke tempat tertentu di dalam negeri, maka Petugas Pajak dapat memberikan NPWP bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP atau mengaktifkan kembali NPWP bagi Wajib Pajak yang berstatus DE atau NE.
3. Pemutakhiran Daftar Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan
a. Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan membuat dan menyampaikan Daftar Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan:

1) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan di Kantor Wilayah DJP, maka Kantor Wilayah DJP wajib membuat dan menyampaikan Daftar Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan atau yang berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap pada saat:

a) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak;
b) Surat Perintah Penyidikan diterbitkan; atau
c) Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana yang Dinyatakan Lengkap diterbitkan oleh Kejaksaan.

melalui surat elektronik (email)/faksimile/media lainnya kepada Direktorat Penegakan Hukum.

2) Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan di Direktorat Penegakan Hukum, maka Direktorat Penegakan Hukum membuat Daftar Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan, atau yang berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap.
3) Daftar Wajib Pajak sebagaimana angka 1) dan 2) dibuat dengan dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana Lampiran 20 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
b. Direktorat Penegakan Hukum wajib merekam atau memutakhirkan    yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan, atau yang berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap yang dibuat oleh Direktorat Penegakan Hukum atau yang disampaikan oleh Kantor Wilayah DJP pada aplikasi.
4. Pemutakhiran Status Tindakan Penagihan dan Pemutakhiran Data Tunggakan
a. Pemutakhiran Status Tindakan Penagihan

1) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan wajib menyampaikan Daftar Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang sedang dilakukan tindakan penagihan kepada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) pada saat:

a) Surat Keputusan Menteri Keuangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri atau Surat Keputusan Menteri Keuangan Pencabutan Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri diterbitkan; atau
b) Surat Perintah Penyanderaan atau Surat Perintah Penghentian Penyanderaan diterbitkan.
2) Daftar Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana huruf a dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana Lampiran  21 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
3) Direktorat TTKI wajib merekam atau memutakhirkan Daftar Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang sedang dilakukan tindakan penagihan,
b. Pemutakhiran Data Tunggakan
Seksi Penagihan pada KPP wajib melakukan update data tunggakan pajak pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
II. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP
Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah DJP meliputi tata cara sebagai berikut:
1. Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Tata Cara Penelitian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
3. Tata Cara Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Tata Cara Penyimpanan dan Pengiriman Berkas Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
5. Tata Cara Pembetulan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
III. Tata Cara Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Tempat Tertentu
Pelaksanaan pengampunan pajak di tempat tertentu dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
IV. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Lainnya Sehubungan dengan Pengampunan Pajak
Pelaksanaan kegiatan lainnya sehubungan dengan pengampunan pajak meliputi tata cara sebagai berikut:
1. Tata Cara Penangguhan dan Penghentian Pemeriksaan sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
2. Tata Cara Penangguhan dan Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 9 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
3. Tata Cara Penangguhan dan Penghentian Penyidikan sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
4. Tata Cara Penyelesaian Pencabutan Pemohonan dan/atau Pengajuan Kelebihan Pembayaran Pajak dan/atau Upaya Hukum oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
5. Tata Cara Penyelesaian Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 12 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
6. Tata Cara Penyelesaian Permintaan Informasi Pajak Yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Yang Tidak Seharusnya Dikembalikan untuk Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaaan Bukti Permulaan atau Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 13 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
7. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan Sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 14 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
8. Tata Cara Pembatalan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan yang Terbit Setelah Surat Pernyataan diterima oleh KPP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 15 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
9. Tata Cara Tindak Lanjut Penyelesaian Putusan Pengadilan yang Diterima setelah Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 16 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
10. Tata Cara Pemindahbukuan sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
11. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Harta Tidak Bergerak Berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Harta Berupa Saham Sehubungan dengan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 18 Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
V. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengampunan Pajak
1. Pimpinan DJP memantau kegiatan penerimaan dan tindak lanjut pengajuan Surat Pernyataan Harta melalui aplikasi dashboard.
2. Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala KPP melakukan monitoring dan pengendalian internal atas kegiatan penerimaan dan tindak lanjut pengajuan Surat Pernyataan Harta di Kanwil DJP dan KPP dalam lingkungan kerjanya menggunakan aplikasi monitoring.
3. Sehubungan dengan penangguhan dan penghentian pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan:
a. Kepala Seksi Pemeriksaan di KPP;
b. Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan di Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan di Kanwil DJP;
c. Kepala Seksi yang mengadministrasikan pemeriksaaan di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,
d. Kepala Seksi di Subdirektorat Pemeriksaaan Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum;
e. Kepala Seksi di Subdirektorat Penyidikan, Direktorat Penegakan Hukum
wajib memantau informasi Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah diterbitkan pada aplikasi monitoring setiap hari.
4. Sehubungan dengan penyelesaian pencabutan permohonan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Seksi Peninjauan Kembali di Direktorat Keberatan dan Banding wajib memantau informasi Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah diterbitkan pada aplikasi monitoring setiap hari.
5. Sehubungan dengan pengusulan penghapusan sanksi administrasi ke Kanwil DJP, Kepala Seksi Penagihan di KPP wajib memantau Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang telah diterbitkan pada aplikasi monitoring setiap hari.
6. Sehubungan dengan pengusulan pembatalan keputusan dan ketetapan yang terbit setelah Surat Pernyataan disampaikan Wajib Pajak:
a. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I/II/III/IV di KPP wajib memantau Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada aplikasi monitoring setelah menerima tembusan Surat Ketetapan Pajak dari Seksi Pelayanan.
b. Kepala Seksi di Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan, Kanwil DJP wajib memantau Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada aplikasi monitoring.
7. Sehubungan dengan tindak lanjut putusan pengadilan yang diterima setelah Surat Pernyataan disampaikan Wajib Pajak:
a. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I di KPP;
b. Kepala Seksi di Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan, Kanwil DJP; dan
c. Kepala Seksi di Direktorat Keberatan dan Banding
yang bertugas menindaklanjuti putusan pengadilan berupa Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali, wajib memantau Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada saat memproses tindak lanjut putusan pengadilan.
VI. Lain-lain
1. Seluruh Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dan Pejabat yang memiliki akses monitoring pengampunan pajak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan.
2. Seluruh Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di KPP dan Kanwil DJP tidak boleh membawa alat komunikasi (misalnya: handphone berkamera), perekam, kamera atau media lainnya, dan dilarang merekam atau mengambil gambar/foto dokumen dengan media elektronik apapun, atau mengunggah foto dokumen di media sosial apapun selain pada sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas terkait penerimaan dan tindak lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.
3. Seluruh Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak di KPP dan Kanwil DJP, yang diutamakan Ketua Subtim dan Anggota Tim yang berhadapan langsung dengan Wajib Pajak menggunakan seragam tertentu dalam menjalankan tugas terkait penerimaan dan tindak lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak.
4. Kepala KPP dihimbau untuk menyediakan ruangan khusus atau tempat penyimpanan khusus dalam rangka penelitian dan penyimpanan Surat Pernyataan sesuai dengan kondisi Kantor Pelayanan Pajak masing-masing.
5. Dalam hal terjadi keadaan darurat atau gangguan teknis, Kantor Pelayanan Pajak tetap dapat melakukan layanan penerimaan Surat Pernyataan. Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak dalam Keadaan Darurat atau Gangguan Teknis adalah sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran 19 dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
6. Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan Pengampunan Pajak kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.
7. Kepala KPP bertanggungjawab atas penyimpanan berkas Surat Pernyataan Harta sebelum dikirim ke KPDDP Makassar.
VII. Penutup
Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

info@peraturanpajak.com

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 30/KM.10/2016

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,

BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU

UNTUK TANGGAL 20 JULI 2016 SAMPAI DENGAN 26 JULI 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 JULI 2016 SAMPAI DENGAN 26 JULI 2016.

Pertama :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Rp 13.103,00 Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
2. Rp 9.966,10 Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3. Rp 10.103,17 Untuk Dolar Kanada (CAD) 1-
4. Rp 1.950,34 Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5. Rp 1.689,49 Untuk Dolar Hongkong (HKD) 1-
6. Rp 3.305,78 Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7. Rp 9.426,53 Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1-
8. Rp 1.553,52 Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1-
9. Rp 17.340,77 Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10. Rp 9.733,03 Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
11. Rp 1.534,60 Untuk Kroner Swedia (SEK) 1-
12. Rp 13.311,86 Untuk Franc Swiss (CHF) 1-
13. Rp 12.482,,23 Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
14. Rp 11,11 Untuk Kyat Myanmar (MMK) 1-
15. Rp 195,40 Untuk Rupee India (INR) 1-
16. Rp 43.365,63 Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17. Rp 125,00 Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1-
18. Rp 278,63 Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19. Rp 3.493,70 Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20. Rp 89,85 Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21. Rp 373,43 Untuk Baht Thailand (THB) 1-
22. Rp 9.729,85 Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1-
23. Rp 14.508,51 Untuk Euro (EUR) 1-
24. Rp 1.958,96 Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 1-
25. Rp 11,49 Untuk Won Korea (KRW) 1-

Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Ketiga:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juli 2016

an MENTERI KEUANGAN

Plt KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

SUAHASIL NAZARA

NIP 197011231999031006

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER – 07/PJ/2016

TENTANG

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;

Mengingat  :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak, adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yaitu:

a. Lampiran I, Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf A;
b. Lampiran II, Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B;
c. Lampiran III, Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf C;
d. Lampiran IV, Daftar Rincian Harta dan Utang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D;
e. Lampiran V, Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf E;
f. Lampiran VI, Surat Pernyataan Besaran Peredaran Usaha sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf F;
g. Lampiran VII, Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak Yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya Dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf H;
h. Lampiran VIII, Surat Permohonan Pencabutan Atas Permohonan dan/atau Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf I;
i. Lampiran IX, Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf J;
j. Lampiran X, Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf L; dan
k. Lampiran XI, Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf M,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

2. Dokumen dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini, yaitu:

a. Lampiran  XII,  Surat Pembetulan atas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (2);
b. Lampiran XIII, Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4);
c. Lampiran XIV, Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (5);
d. Lampiran XV, Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
e. Lampiran XVI, Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
f. Lampiran  XVII, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5);
g. Lampiran XVIII, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f; dan
h. Lampiran  XIX, Surat Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1),

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

  Pasal 2

Pedoman teknis pengisian dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam setiap lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 2.441 pengikut lainnya