PMK 196 Tahun 2021 Tentang Pengampunan Pajak-mulai berlaku 2022 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak … Lanjutkan membaca
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 34/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 JULI 2026 SAMPAI DENGAN 4 AGUSTUS 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 163/BC/2026
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 163/BC/2026 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUA PULUH LIMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta melakukan penyelesaian pengembangan sistem yang menjadi Quick win DJBC tahun 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 163/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 33/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 JULI 2026 SAMPAI DENGAN 28 JULI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/MK/EF.2/2026
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 9/PJ/2026
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 9/PJ/2026 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumBerdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 9/PJ/2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 42/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 42/PJ.09/2026 TENTANG PENGIRIMAN EMAIL RESMI SURVEI SEGMENTASI PERILAKU WAJIB PAJAKUntuk meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi kepada wajib pajak agar menjadi lebih baik dan lebih tepat sasaran, Direktorat Jenderal Pajak telah mengirimkan email resmi kepada beberapa wajib pajak yang terpilih sebagai responden Survei Segmentasi Perilaku Wajib Pajak. Email tersebut berisi tautan survei yang … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 42/PJ.09/2026
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 8/PJ/2026
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 8/PJ/2026 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumDalam rangka pembinaan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penerapan sistem self assessment perpajakan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan yang berkesinambungan. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 8/PJ/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48/MK/BC/2026 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 32/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 JULI 2026 SAMPAI DENGAN 21 JULI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1559 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1559 TAHUN 2026 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1559 TAHUN 2026
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2026
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Hukum dan untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2026