PMK 196 Tahun 2021 Tentang Pengampunan Pajak-mulai berlaku 2022 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak … Lanjutkan membaca

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2025

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 93 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang  : bahwa untuk mewujudkan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penyesuaian pelaksanaan Penerimaan Negara … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2025

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 4/PJ/2025

PENGUMUMANNOMOR PENG - 4/PJ/2025 TENTANG PERPANJANGAN MASA AKTIF KODE BILLING UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKANDalam rangka mewujudkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memperhatikan berbagai masukan dari Wajib Pajak, khususnya terkait pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan kode billing, kami sampaikan hal-hal … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 4/PJ/2025

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2025

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,Menimbang : bahwa untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha yang sesuai dengan perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia, perlu mengatur kembali klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; bahwa klasifikasi baku … Lanjutkan membaca PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2025

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung program hilirisasi produk pertambangan yang berkontribusi terhadap penerimaan negara, perlu mengatur tata cara penetapan harga patokan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2025

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 14/PJ/2025TENTANGPEDOMAN PENERIMAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UmumDalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan pengaduan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun pengaduan yang dikelola meliputi pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan/atau ketentuan peraturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2025

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ/2025

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ/2025 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK A.UmumSehubungan dengan pelaksanaan kewajiban penyusunan mekanisme pengelolaan pengaduan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ/2025

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/MK/EF.2/2025

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 29/MK/EF.2/2025 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 23 DESEMBER 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/MK/EF.2/2025

SURAT EDARAN NOMOR SE – 16/BC/2025

SURAT EDARANNOMOR SE - 16/BC/2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RISK CONTROL MATRIX DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI A.UmumSistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi menggunakan pendekatan Model Tiga Lini Terintegrasi yang mencakup pelaksanaan peran antar lini sebagai satu kesatuan ekosistem pengendalian intern untuk mewujudkan early warning system yang efektif. Salah satu fokus utama penerapan SPI Terintegrasi di lingkungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN NOMOR SE – 16/BC/2025

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 1/PAN/2025

PENGUMUMANNOMOR PENG - 1/PAN/2025 TENTANG PENYESUAIAN PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1467A/PAN/HK2.7/SK/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak Yang Diajukan Melalui e-Tax Court serta demi menjamin kelancaran, kepastian, dan kualitas … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 1/PAN/2025