PMK 196 Tahun 2021 Tentang Pengampunan Pajak-mulai berlaku 2022 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak … Lanjutkan membaca
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 28/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 JUNI 2026 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/MK/EF.2/2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 43 TAHUN 2026 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2026
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 531 TAHUN 2026
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 531 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN UNTUK TONTONAN FILM NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai Kota Sinema, diperlukan keterlibatan dan dukungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 531 TAHUN 2026
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa negara perlu mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan sebagai ikhtiar dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 527 TAHUN 2026
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 527 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa setiap pembayaran pajak daerah terdapat potensi kekhilafan yang dapat mengakibatkan kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran pajak sehingga perlu dilakukan pemindahbukuan agar kewajiban jenis pajak lainnya dapat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 527 TAHUN 2026
PENGUMUMAN PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK NOMOR PENG – 1/PHPP/2026
PENGUMUMAN PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAKNOMOR PENG - 1/PHPP/2026 TENTANGREKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2026Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 mengundang putra/putri terbaik Indonesia yang ingin mengabdi kepada negara dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK NOMOR PENG – 1/PHPP/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 36/MK/BC/2026 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 27/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 JUNI 2026 SAMPAI DENGAN 23 JUNI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1453 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1453 TAHUN 2026 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1453 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendorong daya saing produk dalam negeri, kepatuhan perizinan berusaha, mendukung pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, serta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri, melindungi konsumen, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2026