Isi Lengkap Undang Undang No 11 Tentang Cipta Kerja – Isi UU No 11 Ciptaker

Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Undang Undang Cipta Kerja - Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang Undang No 11 tentang Cipta Kerja. Undang Undang Cipta Kerja ini memuat 11 cluster dengan merangkum 1.244 pasal. Silahkan pelajari isi UU Cipta Kerja yakni UU No 11 . Di dalam Undang … Lanjutkan membaca Isi Lengkap Undang Undang No 11 Tentang Cipta Kerja – Isi UU No 11 Ciptaker

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 27/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 12 MEI 2021 SAMPAI DENGAN 25 MEI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 16/KM.4/2021TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar;Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.4/2021

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2021TENTANGTATA CARA PENENTUAN PEMENUHAN KRITERIA DAN PENGAJUANPERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN SECARA LUAR JARINGANDI KAWASAN EKONOMI KHUSUSDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 25/KM.10/2021TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 MEI 2021 SAMPAI DENGAN 31 MEI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KM.10/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 09/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 09/PJ/2021TENTANGPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2021 TENTANGTATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTARDAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASIINSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal II angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 09/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 150/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 150/PJ/2021TENTANGPENETAPAN PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG DATA DAN PENGAWASANPOTENSI PERPAJAKAN DAN BIDANG PENDAFTARAN, EKSTENSIFIKASI, DAN PENILAIAN PADAKANTOR WILAYAH SELAIN KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUSDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa telah dilakukan perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 150/PJ/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 24/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 28 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 04 MEI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/KM.10/2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 62 TAHUN 2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 19 TAHUN 2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANGPEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANKEPADA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DOSEN DAN TENAGAKEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI, VETERAN REPUBLIK INDONESIAPERINTIS KEMERDEKAAN, PENERIMA GELAR PAHLAWAN NASIONAL PENERIMATANDA KEHORMATAN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDENMANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWANTENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DANPENSIUNAN PEGAWAI NEGERI … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 18/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGANPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERANLABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UNI EMIRAT ARABDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Sehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ/2021