Isi Lengkap Undang Undang No 11 Tentang Cipta Kerja – Isi UU No 11 Ciptaker

Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Undang Undang Cipta Kerja - Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang Undang No 11 tentang Cipta Kerja. Undang Undang Cipta Kerja ini memuat 11 cluster dengan merangkum 1.244 pasal. Silahkan pelajari isi UU Cipta Kerja yakni UU No 11 . Di dalam Undang … Lanjutkan membaca Isi Lengkap Undang Undang No 11 Tentang Cipta Kerja – Isi UU No 11 Ciptaker

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 21/PMK.010/2021TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN UNITHUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUNANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan Pemerintah terhadap sektor industri perumahan tersebut;bahwa untuk … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.010/2021

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2021

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 169 TAHUN 2021TENTANGKENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATASBARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANGTERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADATAHUN ANGGARAN 2021MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa sehubungan dengan perlunya menetapkan kendaraan bermotor yang dapat diterapkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan barang kena pajak untuk ditanggung oleh Pemerintah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 13/KM.10/2021TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/KM.10/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 20/PMK.010/2021TENTANGPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANGKENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTORTERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan Pemerintah terhadap … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2021

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 02 /PP/2021

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 02 /PP/2021TENTANGPENUNDAAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARALAYANAN ADMINISTRASI SECARA TATAP MUKA (MELALUIHELPDESK/DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG) DI PENGADILAN PAJAKMULAI TANGGAL 22 FEBRUARI 2021 S.D. 26 FEBRUARI 2021KETUA PENGADILAN PAJAK, A.UMUMSehubungan adanya lonjakan kasus konfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berkomitmen menindaklanjuti ketentuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 02 /PP/2021

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 03/PP/2021

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 03/PP/2021TENTANGPEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN LAYANANADMINISTRASI LAINNYA SEBAGAI TINDAK LANJUTSURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-02/PP/2021KETUA PENGADILAN PAJAK, A.UMUMSehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan tatap muka di Pengadilan Pajak mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 03/PP/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 03/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 03/PJ/2021TENTANGTATA CARA PENGAJUAN DAN PENERBITAN KEPUTUSAN MENGENAI PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHADIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha telah diatur … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 03/PJ/2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2021TENTANGPENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUSDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 12/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 24 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN 02 MARET 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.10/2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 24 TAHUN 2021TENTANGTATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARAPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDAADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021