PMK 196 Tahun 2021 Tentang Pengampunan Pajak-mulai berlaku 2022 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak … Lanjutkan membaca
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 52/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 52/PJ.09/2026 TENTANG PENGIRIMAN EMAIL RESMI KEPADA WAJIB PAJAK BADAN BARU TERDAFTAR YANG BELUM MELAPORKAN SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK 2025Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan email resmi kepada Wajib Pajak Badan baru terdaftar yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 52/PJ.09/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 39/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 AGUSTUS 2026 SAMPAI DENGAN 1 SEPTEMBER 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MK/EF.2/2026
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 9/BC/2026
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 9/BC/2026 TENTANG PANDUAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG BERUPA PERHIASAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa dalam rangka kepentingan pengawasan dan pelayanan kepabeanan impor dan ekspor serta untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman pelayanan, dan konsistensi dalam pengklasifikasian barang berupa perhiasan dalam sistem klasifikasi barang, perlu mengatur panduan pengklasifikasian barang berupa perhiasan; … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 9/BC/2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2026 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk melaksanakan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2026
SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/SE-HR.01/VIII/2026 NOMOR 900.1.13.1/5782/SJ
SURAT EDARAN BERSAMAMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALDAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 16/SE-HR.01/VIII/2026NOMOR 900.1.13.1/5782/SJ TENTANG MEKANISME PENERIMAAN SETORAN DAN PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANDALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SERTA INTEGRASI DATA PERTANAHAN DAN DATA PERPAJAKAN MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/SE-HR.01/VIII/2026 NOMOR 900.1.13.1/5782/SJ
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 4/PJ/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 4/PJ/2026 TENTANG KEWAJIBAN PEROLEHAN PERNYATAAN DIRI YANG VALID (VALID SELF-CERTIFICATION) DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN COMMON REPORTING STANDARD (CRS)Sehubungan dengan kewajiban Lembaga Keuangan Pelapor Common Reporting Standard (CRS) untuk melakukan prosedur identifikasi Rekening Keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 4/PJ/2026
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 61 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/MK/BC/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 55/MK/BC/2026 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar. Mengingat : Undang-Undang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/MK/BC/2026