PMK 196 Tahun 2021 Tentang Pengampunan Pajak-mulai berlaku 2022 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak … Lanjutkan membaca
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 41/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SEPTEMBER 2026 SAMPAI DENGAN 8 SEPTEMBER 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 40/MK/EF.2/2026 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 SEPTEMBER 2026 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1778 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1778 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO ≤ 25 KG MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1778 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1776 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1776 TAHUN 2026 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1776 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1777 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1777 TAHUN 2026 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1777 TAHUN 2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG-51/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG-51/PJ.09/2026 TENTANG PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN APLIKASI E-OBJECTION, INFO KSWP, DAN PORTAL EX-1 Sehubungan dengan telah diimplementasikannya Coretax DJP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Sebelum diimplementasikannya Coretax DJP, proses bisnis dan sistem pendukung pelaksanaan permohonan keberatan dijalankan melalui aplikasi e-Objection (https://eobjection.pajak.go.id); layanan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) diakses melalui aplikasi Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id); dan layanan KSWP … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG-51/PJ.09/2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 52/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 52/PJ.09/2026 TENTANG PENGIRIMAN EMAIL RESMI KEPADA WAJIB PAJAK BADAN BARU TERDAFTAR YANG BELUM MELAPORKAN SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK 2025Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan email resmi kepada Wajib Pajak Badan baru terdaftar yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 52/PJ.09/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 39/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 AGUSTUS 2026 SAMPAI DENGAN 1 SEPTEMBER 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MK/EF.2/2026
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 9/BC/2026
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 9/BC/2026 TENTANG PANDUAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG BERUPA PERHIASAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa dalam rangka kepentingan pengawasan dan pelayanan kepabeanan impor dan ekspor serta untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman pelayanan, dan konsistensi dalam pengklasifikasian barang berupa perhiasan dalam sistem klasifikasi barang, perlu mengatur panduan pengklasifikasian barang berupa perhiasan; … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 9/BC/2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2026