Isi Lengkap Undang Undang No 11 Tentang Cipta Kerja – Isi UU No 11 Ciptaker

Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Undang Undang Cipta Kerja - Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang Undang No 11 tentang Cipta Kerja. Undang Undang Cipta Kerja ini memuat 11 cluster dengan merangkum 1.244 pasal. Silahkan pelajari isi UU Cipta Kerja yakni UU No 11 . Di dalam Undang … Lanjutkan membaca Isi Lengkap Undang Undang No 11 Tentang Cipta Kerja – Isi UU No 11 Ciptaker

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 65/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 01 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 07 DESEMBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 13/KM.4/2021TENTANGPENETAPAN JENIS SATUAN BARANG ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTA SEPEDARODA DUA DAN RODA TIGA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUANPABEAN IMPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A ayat 1a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2019 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Satuan Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 29/KM.4/2021TENTANGPENETAPAN JENIS SATUAN BARANG TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANGDIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 42/KM.4/2021TENTANGPENETAPAN JENIS SATUAN BARANG IKAN YANG DIGUNAKAN DALAMPEMBERITAHUAN PABEAN IMPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9A ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 43/KM.4/2021TENTANGDAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR ATAU DIIMPORBERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPORMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 64/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 24 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 30 NOVEMBER 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/KM.10/2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 98 TAHUN 2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 98 TAHUN 2021TENTANGPENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGETKONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIANEMISI GAS RUMAH KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berbagai dampak dan akibat perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 98 TAHUN 2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 13/BC/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 13/BC/2021TENTANGTATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILEEQUIPMENT IDENTITY (IMEI) ATAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DALAMPEMBERITAHUAN PABEANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa tata cara pemberitahuan dan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 13/BC/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK.02/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 155/PMK.02/2021TENTANGTATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 59, Pasal 70, Pasal 81, dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK.02/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 11/BC/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 11/BC/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-03/BC/2020 TENTANG TATA LAKSANA PENGENAAN,PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDAATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATANPENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHANSUMBER DAYA ALAMDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa tata laksana pengenaan, pemungutan, dan penyetoran sanksi administratif berupa denda … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 11/BC/2021