Isi Lengkap Undang Undang No 11 Tentang Cipta Kerja – Isi UU No 11 Ciptaker

Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Undang Undang Cipta Kerja - Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang Undang No 11 tentang Cipta Kerja. Undang Undang Cipta Kerja ini memuat 11 cluster dengan merangkum 1.244 pasal. Silahkan pelajari isi UU Cipta Kerja yakni UU No 11 . Di dalam Undang … Lanjutkan membaca Isi Lengkap Undang Undang No 11 Tentang Cipta Kerja – Isi UU No 11 Ciptaker

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 50/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 25 NOVEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 01 DESEMBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/KM.10/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.02/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 174/PMK.02/2020TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,DAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH,KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.02/2020

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 208/PJ/PJ.01/2020

PENGUMUMANNOMOR PENG - 208/PJ/PJ.01/2020TENTANGPELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAKDALAM PEMBERIAN LAYANAN KEPADA KONSULTAN PAJAKSehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.01/2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: Salah satu jenis pelayanan publik sebagaimana … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 208/PJ/PJ.01/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 19/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 19/PJ/2020TENTANGPETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAKSECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIANSUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KEPADA DEBITUR DALAM RANGKAMENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONALDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 19/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 20/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 20/PJ/2020TENTANGPEDOMAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Piutang Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;bahwa diperlukan untuk mewujudkan keseragaman perlakuan akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan atas akun Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 20/PJ/2020

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2020

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 66 TAHUN 2020TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIKTELEVISI REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 49/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 18 NOVEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 24 NOVEMBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 483/KMK.03/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 483/KMK.03/2020TENTANGPENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGAN SEBAGAI ANGGOTA TIMPELAKSANA PADA TIM PEMBARUAN SISTEM INTIADMINISTRASI PERPAJAKAN (PSIAP) TAHUN 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.03/2020 telah dibentuk Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP);bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Tim PSIAP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 483/KMK.03/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 176/PMK.04/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR67/PMK.04/2018 TENTANG PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAIYANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAIATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai perdagangan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/PMK.04/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 17/BC/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR SE - 17/BC/2020TENTANGPELAYANAN PITA CUKAITERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN 2020KE TAHUN ANGGARAN 2021DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, A.UmumDalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pita cukai serta standardisasi pemahaman peraturan sehubungan dengan pergantian tahun anggaran 2020 ke tahun anggaran 2021, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk teknis terkait pelayanan pita cukai pada pergantian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 17/BC/2020