PMK 196 Tahun 2021 Tentang Pengampunan Pajak-mulai berlaku 2022 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak … Lanjutkan membaca
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 120 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 118 TAHUN 2025TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 119 TAHUN 2025TENTANGPENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa untuk menyesuaikan pengaturan alur proses bisnis antar unit eselon I dan kementerian/lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dana alokasi khusus nonfisik, perlu disusun pengaturan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2404 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 2404 TAHUN 2025 TENTANG HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2404 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 117 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) pada Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi kebutuhan pemangku … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 26/PJ/2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 26/PJ/2025TENTANGTATA CARA PELAKSANAAN PENYITAAN DAN PENJUALAN ATAS SURAT BERHARGA BERUPA SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAKMenimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, negara … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 26/PJ/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/MK/BC/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 17/MK/BC/2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENTUAN LARANGAN IMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/MK/BC/2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 27/PJ/2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 27/PJ/2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN/ATAU PERMOHONAN PEMBATASAN ATAU PEMBLOKIRAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 146 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, untuk mendukung tindakan penagihan pajak, … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 27/PJ/2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 115 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.02/2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan fleksibilitas terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kekayaan negara dipisahkan yang berasal … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/MK/EF/2025
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 10/MK/EF/2025 TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JANUARI 2026 SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/MK/EF/2025