KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/MK.10/2020

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/MK.10/2020 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 MEI 2020 SAMPAI DENGAN 02 JUNI 2020 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/MK.10/2020

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  : 391 TAHUN 2020 NOMOR :  02 TAHUN 2020 NOMOR :  02 TAHUN 2020

Peraturan Pajak KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  : 391 TAHUN 2020 NOMOR :  02 TAHUN 2020 NOMOR :  02 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  : 391 TAHUN 2020 NOMOR :  02 TAHUN 2020 NOMOR :  02 TAHUN 2020

DOWNLOAD RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN – RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN

RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN - POPULER DISEBUT DENGAN RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN. OMNIBUS LAW adalah Undang Undang yang bersifat sapu jagat untuk memangkas beberapa Undang Undang sekaligus , mengatasi tumpang tindihnya peraturan,merampingkan regulasi dari segi jumlah,menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan draf RUU Omnibus Law Perpajakan terdapat 23 pasal yang diatur untuk menyokong … Lanjutkan membaca DOWNLOAD RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN – RUU KETENTUAN DAN FASILITAS PERPAJAKAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.010/2019

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.010/2019 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dalam hal … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.010/2019

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/1995

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.51/1995 TENTANG PENGENAAN PPn BM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (SERI PPN 9 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 644/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Macam Dan Jenis BKP Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang menggantikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.51/1995

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.4/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.4/1996 TENTANG BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh ATAS HADIAH UNDIAN (SERI PPh UMUM NO. 2) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam pelaksanaan SE-17/PJ.4/1995 tanggal 23 Maret 1995 perihal PPh atas hadiah undian (Seri PPh Umum No.7), penyelenggara undian selaku pemotong atau pemungut PPh atas hadiah undian sering mengalami kesulitan dalam membuat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.4/1996

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1996

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERSTATUS ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) DAN PERUSAHAAN PENGOLAHAN DI KAWASAN BERIKAT (KB) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri serta mendorong ekspor non migas, dipandang perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1996

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 45/KMK.01/1996

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KMK.01/1996 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENYERAHAN BARANG HASIL OLAHAN PRODUSEN PEMAKAI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS PENYERAHAN BARANG DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT DAN ATAU ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 45/KMK.01/1996

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 15/PJ./1996

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 15/PJ./1996 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas penerimaan, penelitian dan pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan adanya perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 1994 dan penyempurnaan Surat Pemberitahuan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 15/PJ./1996

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.41/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.41/1996 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-37/PJ/1996 tanggal 30 Mei 1996 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Fiskal Luar Negeri, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : Kanwil I, Kanwil III dan Kanwil IX … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.41/1996