PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 25/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 25/PJ/2020TENTANGBENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 25/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 02/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 02/BC/2020TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman;Mengingat :Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 02/BC/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 55/PJ/2020TENTANGPENJELASAN MENGENAI KRITERIA PEDAGANG ECERANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan belum terdapatnya keseragaman pemahaman mengenai kriteria pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal tentang penjelasan mengenai kriteria pedagang eceran.  B.Maksud dan Tujuan1. MaksudSurat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 01/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 01/BC/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-16/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARANCUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAIYANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 01/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 06/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 06/BC/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-26/BC/2018 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAIETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DANKONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOLDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 06/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 07/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 07/BC/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-21/BC/2018 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPORDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean ekspor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;bahwa format dan tata cara pengisian pemberitahuan pabean yang digunakan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 07/BC/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 914/KM.4/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 914/KM.4/2020TENTANGDAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKANPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANGKETENTUAN IMPOR ALAS KAKI, ELEKTRONIK, SERTASEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 914/KM.4/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 10/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 10/BC/2020TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DANTEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARADIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 10/BC/2020

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2020TENTANGPELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK BAGI LAYANAN PUBLIKTERTENTU DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan pencegahan korupsi perlu dilakukan sinergi secara optimal antar kementerian/lembaga dalam pelayanan publik tertentu di … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 16 TAHUN 2020TENTANGKONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIKTERTENTU OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan konsolidasi yang lebih efektif sebagai inisiatif pencegahan korupsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;bahwa … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2020