PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.01/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 183/PMK.01/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSIVERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.01/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.01/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 184/PMK.01/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAINSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan, serta untuk mewujudkan organisasi yang andal, perlu melakukan penataan organisasi Instansi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.01/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 188/PMK.04/2020TENTANGPEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAISERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKAPENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan ancaman yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.02/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 174/PMK.02/2020TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG,DAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH,KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.02/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 176/PMK.04/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR67/PMK.04/2018 TENTANG PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAIYANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAIATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai perdagangan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 171/PMK.04/2020TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAMPERSETUJUAN KERANGKA KERJAMENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTUANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARADAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 168/PMK.04/2020TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERSETUJUAN PEMBENTUKANKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 170/PMK.04/2020TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANGDALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMAEKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSAASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 169/PMK.04/2020TENTANGTATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPORBERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANGDALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJAMENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUHANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNANBANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165/PMK.02/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 165/PMK.02/2020TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASATRANSPORTASI LAUT YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGANDI WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN YANG DITETAPKAN SEBAGAIPELABUHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165/PMK.02/2020