SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 024/PP/2020

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 024/PP/2020TENTANGPELAKSANAAN PERSIDANGAN PADA MASA PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PENGADILAN PAJAKMULAI TANGGAL 12 OKTOBER 2020KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, A.UMUM Sehubungan dengan berakhirnya kebijakan penundaan sementara pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-22/PP/2020 dan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 024/PP/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 135/PMK.010/2020TENTANGPAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARIPENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NONPOKOK YANGDITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dialokasikan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 141/PMK.04/2020TENTANGPENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPORBARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pengawasan terhadap Impor atau Ekspor barang larangan dan/atau pembatasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;bahwa untuk meningkatkan kinerja … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 148/PMK.04/2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 40/PMK.04/2016 TENTANG PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORANPENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN CUKAISECARA ELEKTRONIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai secara elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 149/PMK.04/2020TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANANDAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANGUNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang akan digunakan untuk keperluan penanganan pandemi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK.04/2020

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 139/PJ/PJ.01/2020

PENGUMUMANNOMOR PENG - 139/PJ/PJ.01/2020TENTANGMUTASI DALAM JABATAN PENGAWASDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKEMENTERIAN KEUANGANSehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-426/PJ/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Mutasi dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut telah ditetapkan mutasi dalam jabatan pengawas (eselon … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 139/PJ/PJ.01/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 42/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 07 OKTOBER 2020 SAMPAI DENGAN 13 OKTOBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KM.10/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 17/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 17/PJ/2020TENTANGTATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASIKESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat 9 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyelesaian, … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 17/PJ/2020

Isi Lengkap Undang Undang Cipta Kerja Versi Final 1187 Halaman – Isi Omnibus Law Ciptaker

Undang Undang Cipta Tenaga Kerja - Omnibus Law telah disahkan. Undang Undang Ciptaker ini memuat 11 cluster dengan merangkum 1.244 pasal. Di dalam Undang Undang Cipta Tenaga Kerja - Omnibus Law Ciptaker ini juga mencakup Omnibus Law Perpajakan. Di dalam UU Ciptaker ini juga ada kluster perpajakan. Mau tahu isi Undang Undang Cipta Kerja ? … Lanjutkan membaca Isi Lengkap Undang Undang Cipta Kerja Versi Final 1187 Halaman – Isi Omnibus Law Ciptaker