KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 839 TAHUN 2021

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 839 TAHUN 2021TENTANGKENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONGMEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa dengan adanya penggantian terhadap pengaturan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 839 TAHUN 2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 31/PMK.010/2021TENTANGPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANGKENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTORTERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional, perlu memberikan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PMK.010/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 20/KM.10/2021TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 APRIL 2021 SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/KM.10/2021

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 4/PJ.09/2021

PENGUMUMANNOMOR PENG - 4/PJ.09/2021TENTANGLAYANAN BARU CARA MENDAPATKAN EFINSehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang cara mendapatkan Electronic Filing Identification Number (EFIN) sekaligus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan cara baru untuk mendapatkan EFIN melalui laman efin.pajak.go.id yang dapat diakses mulai Selasa, 23 Maret 2021.Untuk dapat mengakses layanan tersebut, wajib pajak harus … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 4/PJ.09/2021

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 5/PJ.09/2021

PENGUMUMANNOMOR PENG - 5/PJ.09/2021TENTANGIMBAUAN UNTUK SEGERA MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI INVESTASIATAS DIVIDEN ATAU PENGHASILAN LAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTAKERJASehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ini … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 5/PJ.09/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 19/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 06 APRIL 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/KM.10/2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 54 TAHUN 2021TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 116/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 116/PJ/2021TENTANGTEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK MADYADIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 116/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 117/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 117/PJ/2021TENTANGPEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYADIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan dilakukannya evaluasi perlu penataan kembali terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 117/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 28/PJ/2021TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN TANAHDAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHAN TANAHDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Dalam rangka penyeragaman dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan tanah dan pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan tanah, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Tanah dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 28/PJ/2021