PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.01/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 147/PMK.01/2020TENTANGPELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKAPEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan guna mengoptimalkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.01/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK.02/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 152/PMK.02/2020TENTANGTARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKBERUPA TARIF LAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKUPADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. JOHANNES LEIMENA AMBON,KEMENTERIAN KESEHATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK.02/2020

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan secara berkeadilan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, perlu upaya penghimpunan dana pembiayaan yang memadai dan mandiri untuk melaksanakan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : KEP – 021/PP/2020

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : KEP - 021/PP/2020TENTANGPERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR KEP-007/PP/2020 TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIMDAN HAKIM TUNGGAL UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSSENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAKKETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada Pengadilan Pajak telah ditetapkan berdasarkan Keputusan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : KEP – 021/PP/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 45/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 28 OKTOBER 2020 SAMPAI DENGAN 03 NOVEMBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KM.10/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 166/PMK.010/2020TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPORYANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUARDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166/PMK.010/2020

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2020

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 58 TAHUN 2020TENTANGPENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Penerimaan Negara … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 18/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 18/PJ/2020TENTANGTATA KELOLA SITUS WEB DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pengelolaan situs web Direktorat Jenderal Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2011 tentang Tata Kelola Situs Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2013 tentang Perubahan Peraturan Direktur … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 18/PJ/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 44/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 21 OKTOBER 2020 SAMPAI DENGAN 27 OKTOBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/KM.10/2020

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2020

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 78 TAHUN 2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGANNOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN IMPOR ALAS KAKI,ELEKTRONIK, SERTA SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor alas kaki, elektronik, serta sepeda roda dua dan roda tiga, perlu melakukan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2020