KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 216/BC/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 216/BC/2020TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)SINGLE SUBMISSION - JOINT INSPECTION KARANTINA DAN BEA CUKAIPADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI (KPUBC) TIPE ATANJUNG PRIOK, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DANCUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, TANJUNG EMAS, DANTANJUNG PERAKDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa pelaksanaan uji coba Single … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 216/BC/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 85/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 85/PJ/2020TENTANGPENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN YANGDIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKANSURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2019 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta Format … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 85/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 251/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 251/PJ/2020TENTANGPEMBENTUKAN TIM INTEGRASI DATA WAJIB PAJAKPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2020DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilakukan peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara efektif, efisien, sinergis, dan terintegrasi;bahwa peningkatan pelayanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan melalui integrasi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 251/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 389/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 389/PJ/2020TENTANGRENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2020-2024DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 389/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 368/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 368/PJ/2020TENTANGPENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAUPASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DANDIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAKPENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 368/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 270/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 270/PJ/2020TENTANGPENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAKBAGI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH SECARA JABATANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan, mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada Instansi Pemerintah, perlu diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan bagi Instansi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 270/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 280/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 280/PJ/2020TENTANGPENETAPAN JENIS DOKUMEN PERPAJAKAN SELAIN SURAT PEMBERITAHUAN PADAPROSES BISNIS REGISTRASI YANG DIOLAH DI UNIT PENGOLAHAN DATA DANDOKUMEN PERPAJAKANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung reformasi perpajakan terutama dalam rangka implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP);bahwa dalam rangka menyeragamkan pengelolaan dokumen perpajakan selain Surat Pemberitahuan (SPT) di Direktorat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 280/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 269/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 269/PJ/2020TENTANGPENETAPAN PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAUPASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DANDIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 269/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 237/PJ/2020

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 237/PJ/2020 TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN INSTANSI PEMERINTAH DESA SECARA JABATAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan, mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan pelayanan kepada Instansi Pemerintah, perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 237/PJ/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 178/PJ/2020

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 178/PJ/2020 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlu ditetapkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 178/PJ/2020