Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.014/1996 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN APRIL, MEI DAN JUNI 1996 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/KMK.014/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.101/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.101/1996 TENTANG PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION (SEK) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan foto copy Surat Bapak Menteri Keuangan Nomor : S-65/MK.04/1996 tanggal 12 Februari 1996 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Swedia mengenai perlakuan PPh terhadap bunga pinjaman … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.101/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 20/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 20/PJ./1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-07/PJ./1995 TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK SELAIN BARANG MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk mendorong perusahaan menggunakan hasil produksi dalam negeri untuk diolah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 20/PJ./1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 21/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 21/PJ./1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK, DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa sistem laporan sebagai sarana manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan operasional hendaknya dibuat seefektif dan seefisien mungkin; Bahwa dipandang perlu … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 21/PJ./1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.101/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.101/1996 TENTANG PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sehubungan dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.101/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.23/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.23/1996 TENTANG RENCANA PENINGKATAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR TH.1996/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana kita ketahui, bahwa sejalan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan, kebutuhan akan dana pembiayaan pembangunan terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu upaya untuk mendukung usaha peningkatan penerimaan dan pemerataan pengenaan pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.23/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.51/1996 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMA PULUH SATU IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya buku kelima puluh satu IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk ditanggung Pemerintah, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.51/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.52/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PERDAGANGAN (SERI PPN 31 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Jasa Perdagangan adalah Jasa yang diberikan oleh orang atau … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.52/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/KMK.01/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 239/KMK.01/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/KMK.04/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/KMK.04/1996 TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULAR SEBAGAI PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN PESAWAT TELEPON SELULAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pengamanan penerimaan negara serta untuk membina kepatuhan para pemakai telepon selular, dipandang perlu untuk menetapkan perusahaan operator telepon selular … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/KMK.04/1996