Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 16/PJ.1/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-14/PJ.24/1995 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : Bahwa dengan adanya beberapa perubahan peraturan tentang tata cara pemungutan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-14/PJ.24/1995 tentang Bentuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 16/PJ.1/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.1/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.1/1996 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-46/PJ.113/1995 tanggal 19 Oktober 1995 perihal Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.1/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.7/1996 TENTANG PEMERIKSAAN KHUSUS (SERI PEMERIKSAAN 02-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengembangan unit pelaksana yang akan melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan lengkap maupun pemeriksaan sederhana, serta kurang terarahnya pelaksanaan pemeriksaan khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-15/PJ.71/1991 tanggal 23 Juli 1991 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.7/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 14/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 14/PJ./1996 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INFORMASI PERATURAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas bagi aparat Direktorat Jenderal Pajak serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, dipandang perlu untuk menyusun Informasi Peraturan Perpajakan dalam bentuk resume ketentuan perpajakan yang mengatur per-masalah; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 14/PJ./1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.7/1996 TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI (SERI PEMERIKSAAN 03-96) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui .perkembangan dunia usaha sedemikian cepatnya, sehingga aktivitas perusahaan tidak mungkin lagi ditangani secara terpusat di kantor pusat Wajib Pajak, sehingga keberadaan kantor cabang/perwakilan/pabrik merupakan hal yang tidak bisa dihindari. … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.7/1996
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 16/PJ./1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 16/PJ./1996 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas penerimaan, penelitian dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 1994 dan Penyempurnaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 16/PJ./1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.111/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.111/1996 TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Direktur Jenderal Direktur Jenderal Nomor KEP-16/PJ/1996 tanggal 15 Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Penelitian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dengan penjelasan sebagai berikut : Keputusan Direktur … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.111/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.6/1996 TENTANG RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 1996/1997 dengan penjelasan sebagai berikut : Dengan memperhatikan usulan yang telah disampaikan oleh para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maka Rencana … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/1996
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/KMK.01/1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/KMK.01/1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1131/KMK.04/1989 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin penerimaan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/KMK.01/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.4/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 (SERI PPh PS. 23 NOMOR 7) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 oleh kantor cabang suatu badan usaha, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pada prinsipnya pemotongan, penyetoran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.4/1996