SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.1013/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.1013/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT (SERI P3B NOMOR 1) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditandatanganinya Protokol Pertukaran Instrumen Ratifikasi atas "Protocol Amending the Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United State of America … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.1013/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.23/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.23/1997 TENTANG PEMBUATAN LAPORAN PSL EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dengan adanya ketidakseragaman pengisian pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Ekstensifikasi Wajib Pajak, maka dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Ekstensifikasi Wajib Pajak dibuat dengan menggunakan formulir … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.23/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.51/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.51/1997 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM PULUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-10 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Keenam puluh IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.51/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.6/1997 TENTANG RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada tanggal 6 Januari 1997 dalam mengantarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun 1997/1998 dimana rencana penerimaan PBB telah ditetapkan sebesar Rp. 2.505.000.000.000,- (dua trilyun lima ratus lima milyar rupiah), dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ./1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ./1997 TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM GABUNGAN DJP-BPKP TRIWULAN II TAHUN 1996/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan surat Ketua Tim Pengendali Pemeriksaan Gabungan DJP-BPKP Tingkat Pusat Nomor :SPM-1025/PJ.01/TG/1996 tanggal 31 Oktober 1996 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa : Masih terdapat kecenderungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ./1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 25/KMK.05/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KMK.05/1997 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang tatalaksana Kepabeanan di bidang Impor. Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 25/KMK.05/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.9/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.9/1997 TENTANG PENERAAN SSP OLEH BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI/ SENTRAL GIRO DAN PENATA USAHAAN SSP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-5832/A.6/662/1296 tanggal 19 Desember 1996 perihal : Peneraan SSP, SSBC dan SSBP yang ditujukan kepada Ka Kanwil VI … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.9/1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 34/KMK.01/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/KMK.01/1997 TENTANG KERINGANAN TARIF BEA MASUK TERHADAP BARANG IMPOR TERTENTU DALAM RANGKA PROJECT ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES (AIJV) YANG BERLOKASI DI MALAYSIA, SINGAPURA, PHILIPINA, DAN THAILAND MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pada tanggal 17-1-1996 telah disepakati Basic Agreement On The ASEAN Industrial Cooperation Scheme; bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 34/KMK.01/1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 36/KMK.01/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/KMK.01/1997 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN PERAKITAN DAN ATAU PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa pemberian keringanan bea masuk terhadap impor bagian dan perlengkapan tertentu kendaraan bermotor untuk tujuan perakitan dan atau pembuatan kendaraan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 36/KMK.01/1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 37/KMK.01/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN SERTA BAHAN BAKU TERTENTU UNTUK PERAKITAN DAN ATAU PEMBUATAN BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR, IMPOR BAGIAN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PERAKITAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MASA TOTAL LEBIH DARI 24 TON SERTA BAGIAN DAN PERLENGKAPAN UNTUK KENDARAAN KHUSUS DIMAKSUD … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 37/KMK.01/1997