Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 FEBRUARI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/KMK.014/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 28/PJ./1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 28/PJ./1999 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka proses restrukturisasi perusahaan terdapat banyak perusahaan yang nyata-nyata tidak sanggup membayar utangnya, dan telah mendapatkan pembebasan utang tersebut dari para krediturnya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 28/PJ./1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.42/1999 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-28/PJ/1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang pengakuan penghasilan atas pembebasan utang bagi Wajib Pajak tertentu, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.42/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.6/1999 TENTANG RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian Nota Keuangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tanggal 5 Januari 1999 rencana penerimaan PBB dan BPHTB telah ditetapkan sebesar Rp 3.247.000.000.000,- (tiga … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.6/1999 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1998/1999 yang dihimpun oleh Direktorat PBB sampai dengan triwulan III. Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1998/1999 Realiasasi penerimaan PBB … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.6/1999 TENTANG PELAKSANAAN UJI PETIK NJOP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindak lanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-40/PJ.6/1998 tanggal 9 Oktober 1998 perihal Penerbitan SK Kakanwil tentang NJOP dan Nomor : SE-46/PJ.6/1998 tanggal 20 November 1998 perihal Jadwal Kegiatan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 FEBRUARI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KMK.014/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/KMK.04/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995 TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/KMK.01/1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menutup resiko kerugian, bank dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih sesuai dengan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/KMK.04/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.44/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.44/1999 TENTANG PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-16/PJ.44/1992 TANGGAL 12 MEI 1992 TENTANG PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak perihal tersebut diatas yang dimuat dalam Himpunan Surat dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.44/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ.7/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 2/PJ.7/1999 TENTANG INVENTARISASI PETUGAS PEMERIKSA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka penyusunan Rencana Pemeriksaan Tahun 1999, Kantor Pusat DJP memerlukan data mengenai petugas Pemeriksa Pajak yang ada di Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Petugas Pemeriksa Pajak yang dimaksud … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 2/PJ.7/1999