Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.531/1999 TENTANG PPN ATAS JASA ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (SERI PPN 44-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari Direktur Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri PERTAMINA Nomor : 786/F000//98-S4 tanggal 29 Juni 1998, yang sudah ditanggapi oleh Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.531/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.6/1999 TENTANG CARA PENGHITUNGAN BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK BARU DI LUAR PELEPASAN HAK YANG DI ATASNYA TERDAPAT BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya permasalahan di daerah mengenai cara penghitungan BPHTB dalam peristiwa perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak baru di … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.6/1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi di KAPET Natuna, dipandang perlu untuk mengatur perlakuan perpajakan yang diberikan kepada Pengusaha yang melakukan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.04/1999 TENTANG PENYUSUTAN ATAS HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KONTRAK BAGI HASIL DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/KMK.04/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.42/1999 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPh SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari Wajib Pajak Real Estate atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.42/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.42/1999 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/KMK.04/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dengan ini diberikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.42/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.42/1999 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/1999 TANGGAL 16 FEBRUARI 1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1999 tanggal 16 Februari 1999 tentang Perubahan keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.42/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.43/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.43/1999 TENTANG BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS JASA PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM Q.Q DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai bukti Pemotongan PPh Final atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri dengan Menggunakan Sistem q.q, dengan ini disampaikan beberapa penegasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.43/1999
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DI BIDANG PENGADILAN NIAGA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999