Peraturan Pajak 28 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.43/2000 TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sesuai dengan tempat pelaksanaan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan, dan dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/2000
Peraturan Pajak 28 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.43/2000 TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sesuai dengan tempat pelaksanaan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan, dan dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.43/2000
Peraturan Pajak 28 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.43/2000 TENTANG PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN FORCE MAJEURE DALAM SURAT EDARAN NOMOR SE-21/PJ.4/1995 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh ditegaskan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.43/2000
URAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 146/PJ.1/UP.90/2000
Peraturan Pajak 30 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 146/PJ.1/UP.90/2000 TENTANG SURAT EDARAN PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1470/SJ.2/2000 tanggal 10 Agustus 2000 perihal Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan Departemen Keuangan serta memperhatikan Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca URAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 146/PJ.1/UP.90/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 267/PJ./2000
Peraturan Pajak 1 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 267/PJ./2000 TENTANG RESTRUKTURISASI SISMIOP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Saat ini komputerisasi PBB yang dikenal dengan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) memanfaatkan teknologi informasi yang dikembangkan menggunakan software database Recital dengan operating system Unix. Dalam masa perjalanannya yang sudah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 267/PJ./2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.10/2000
Peraturan Pajak 1 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.10/2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) (SERI P3N NO. 24)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya masalah dalam penerapan P3B yang harus diselesaikan melalui persetujuan bersama dengan pihak yang berkompeten di negara mitra P3B, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.10/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 SEPTEMBER 2000MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 353/KMK.014/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.75/2000
Peraturan pajak 5 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.75/2000 TENTANG TATA CARA PENERBITAN ULANG SURAT TEGURAN, PENERBITAN SURAT PAKSA PENGGANTI, DAN PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN SURAT-SURAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) diatur mengenai penerbitan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.75/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.43/2000
Peraturan Pajak 6 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.43/2000 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN SE-05/PJ.43/2000 TANGGAL 22 MARET 2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-185/MEN/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Perubahan Upah Minimum Regional Propinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa mulai tanggal 1 September … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.43/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/2000
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/2000 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 SEPTEMBER 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 377/KMK.014/2000