Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KM.1/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 SAMPAI DENGAN 29 JANUARI 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/KM.1/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/KM.1/2006
Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/KM.1/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 JANUARI SAMPAI DENGAN 5 FEBRUARI 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/KM.1/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ./2006
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ./2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH BENDAHARAWAN ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI MASING-MASING UNIT PENERIMA BOS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di bidang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ./2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/KM.1/2006
Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/KM.1/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 SAMPAI DENGAN 12 FEBRUARI 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/KM.1/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/KMK.03/2006
Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/KMK.03/2006 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa terhadap Penanggung Pajak yang masih mempunyai utang pajak dan tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utang pajaknya, perlu diambil tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri; bahwa berdasarkan permintaan Kepala … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/KMK.03/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/KMK.03/2006
Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/KMK.03/2006 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa terhadap Penanggung Pajak yang masih mempunyai utang pajak dan tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utang pajaknya, perlu diambil tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri; bahwa berdasarkan permintaan Kepala Kantor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/KMK.03/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/KMK.03/2006
Peraturan pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/KMK.03/2006 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa terhadap Penanggung Pajak yang masih mempunyai utang pajak dan tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utang pajaknya, perlu diambil tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri; bahwa berdasarkan permintaan Kepala Kantor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/KMK.03/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/KMK.03/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/KMK.03/2006 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa terhadap Penanggung Pajak yang masih mempunyai utang pajak dan tidak menunjukkan itikad baik dalam melunasi utang pajaknya, perlu diambil tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri; bahwa berdasarkan permintaan Kepala Kantor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/KMK.03/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.3/2006
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.3/2006 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Persetujuan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.3/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.52/2006
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.52/2006 TENTANG PEREKAMAN SPT MASA PPN DAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengamankan penerimaan PPN dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya penyelesaian restitusi PPN maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.52/2006