Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 45/PJ/2007 TENTANG PELAYANAN PRIMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Salah satu tujuan pokok modernisasi administrasi perpajakan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan. sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ/2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 148/PJ./2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 148/PJ./2007 TENTANG PELAKSANAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007 perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara; Mengingat : Undang-Undang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 148/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 46/PJ/2007 TENTANG PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 46/PJ/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ./2007 TENTANG PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka persiapan cetak massal SPPT dan STTS PBB tahun 2008, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Format blanko SPPT, STTS, dan DHKP pada prinsipnya tidak mengalami perubahan. Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 49/PJ/2007 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 148/PJ/2007 TENTANG PELAKSAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-148/PJ/2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN) dan sebelum diterbitkannya peraturan mengenai penatausahaan penerimaan dan restitusi pajak secara … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 49/PJ/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ./2007 TENTANG PENETAPAN NPOPTKP BPHTB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2006 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.07/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.07/2007 TENTANG PENEGASAN UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WAJIB MENGHADIRI SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.07/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 725/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 725/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 OKTOBER SAMPAI DENGAN 14 OKTOBER 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 725/KM.1/2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 01/PJ.07/2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 01/PJ.07/2007 TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK, KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 01/PJ.07/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.07/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.07/2007 TENTANG PROSEDUR PENANGANAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kesamaan prosedur penanganan pembetulan ketetapan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.07/2007