Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.011/2007 TENTANG RALAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Berhubung terdapat kekeliruan penulisan pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2007, maka perlu dilakukan ralat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Ralat Atas Peraturan Menteri … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.011/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 50/PJ./2007 TENTANG PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka persiapan breakdown rencana penerimaan PBB tahun anggaran 2008, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kepala KPPBB/KPP Pratama diminta untuk mengisi secara lengkap dan benar daftar isian sebagaimana lampiran 1 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ./2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 149/PJ./2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 149/PJ./2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 149/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 51/PJ./2007 TENTANG PENCANTUMAN KODE KPPBB/KPP PRATAMA DALAM SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan implemantasi Modul Penerimaan Negara (MPN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam rangka pencatatan informasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan per KPPBB/KPP Pratama melalui MPN, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.02/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.02/2007 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI HIBAH LUAR … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.02/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 745/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 745/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 OKTOBER SAMPAI DENGAN 28 OKTOBER 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 745/KM.1/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.03/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka menyempurnakan penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas bumi (Migas) dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.03/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 420/KMK.01/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 420/KMK.01/2007 TENTANG PENGHARGAAN MENTERI KEUANGAN KEPADA KANTOR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN SEBAGAI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good govermance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan kantor pelayanan percontohan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 420/KMK.01/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.011/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT), telah ditetapkan besarnya … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.011/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 52/PJ/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 52/PJ/2007 TENTANG PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ./2006 tanggal 12 September 2006 tentang Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 21/PJ./2007 tanggal 30 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 52/PJ/2007