Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 53/PJ./2007 TENTANG USULAN PERUBAHAN BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diberlakukannya modernisasi pada beberapa KPP/KPPBB Tahun 2008 serta adanya beberapa kabupaten/kota baru hasil pemekaran Tahun 2007, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam rangka penatausahaan kembali Bank Operasional … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ./2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 761/KM.1/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 761/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 OKTOBER SAMPAI DENGAN 04 NOVEMBER 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 761/KM.1/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 155/PJ/2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 155/PJ/2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN MODERNISASI KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA DAN KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II, SERTA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP DI YOGYAKARTA, KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I, DAN KANTOR … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 155/PJ/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.011/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.011/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN dan Pemerintah Republik Korea, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk dalam rangka … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.011/2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.1/PMK.07/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.1/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.1/PMK.07/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 55/PJ./2007 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-149/PJ/2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 56/PJ./2007 TENTANG IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan gencarnya tayangan Iklan Layanan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang baru di berbagai media cetak dan elektronik, dengan ini perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut : Iklan Layanan Masyarakat adalah salah satu media komunikasi yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ./2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.011/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa kebijakan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka ASEAN Integration System of Preferences … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.011/2007
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 158/PJ./2007
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 158/PJ./2007 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 158/PJ./2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 775/KM.1/2007
Peeraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 775/KM.1/2007 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 NOVEMBER SAMPAI DENGAN 11 NOVEMBER 2007 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 775/KM.1/2007