KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 397/KM.1/2010

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 397/KM.1/2010 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 MEI 2010 SAMPAI DENGAN 06 JUNI 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 397/KM.1/2010

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 407/KM.1/2010

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 407/KM.1/2010 TENTANG CAP JABATAN TENAGA PENGKAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : bahwa dengan adanya formasi Tenaga Pengkaji di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi berkaitan dengan komunikasi kedinasan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai cap jabatan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 407/KM.1/2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 70/PJ/2010

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 70/PJ/2010 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 70/PJ/2010

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 27/PJ/2010

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 27/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 27/PJ/2010

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 411/KM.1/2010

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 411/KM.1/2010 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 07 JUNI 2010 SAMPAI DENGAN 13 JUNI 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 411/KM.1/2010

PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 02/PJ.09/2010

Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 02/PJ.09/2010 TENTANG PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Sehubungan dengan banyaknya masukan dan pengaduan dari masyarakat tentang berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini diumumkan bahwa : Sosialisasi dan penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh masyarakat merupakan bentuk pelayanan yang kesemuanya … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 02/PJ.09/2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 71/PJ/2010

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 71/PJ/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK DAN SISA DENDA ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka tertib administrasi pembayaran PBB dan penambahan fasilitas pembayaran pokok pajak dan sisa denda administrasi PBB terkait dengan pelaksanaan Peraturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 71/PJ/2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 72/PJ/2010

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 72/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN AKIBAT PEMBENTUKAN (PEMEKARAN DAN ATAU PENGGABUNGAN) WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BARU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 72/PJ/2010

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 421/KM.1/2010

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 421/KM.1/2010 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 JUNI 2010 SAMPAI DENGAN 20 JUNI 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 421/KM.1/2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.03/2010

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.03/2010