Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 86/PJ/2011 TENTANG PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN PIUTANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menghasilkan saldo piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang akurat, dan sebagai tindak lanjut dari validasi data … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 86/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 84/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 84/PJ/2011 TENTANG PELAYANAN PRIMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan perpajakan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 84/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 87/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 87/PJ/2011 TENTANG TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD) DAN PENGADMINISTRASIAN HASIL REKONSILIASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DENGAN SISTEM AKUNTANSI UMUM (SAU) BAGIAN PENERIMAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka tertib administrasi distribusi data Modul … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 87/PJ/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 172/PMK.07/2011
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 172/PMK.07/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 244/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 172/PMK.07/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 88/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 88/PJ/2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Tata Naskah Dinas yang seragam dan berlaku secara nasional akan sangat mendukung kelancaran arus komunikasi dan informasi antar instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan. Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 88/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 36/PJ/2011
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 36/PJ/2011 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan basis data Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 36/PJ/2011
PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 12/PJ.09/2011
Peraturan Pajak PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 12/PJ.09/2011 TENTANG HIMBAUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/DINAS/INSTANSI Bendahara pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kepatuhan bendahara sebagai wajib pajak dan juga … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 12/PJ.09/2011
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1323/KM.1/2011
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1323/KM.1/2011 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 NOVEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 27 NOVEMBER 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1323/KM.1/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 189/PMK.03/2011
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 189/PMK.03/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penghitungan batas waktu untuk … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 189/PMK.03/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 90/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 90/PJ/2011 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA PERUSAHAAN TERPADU (INTEGRATED) KELAPA SAWIT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 90/PJ/2011