KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 6/KM.10/2022TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIFBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 FEBRUARI 2023 SAMPAI DENGAN 28 FEBRUARI 2023MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif bunga per … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KM.10/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/PMK.04/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 216/PMK.04/2022TENTANGMONITORING DAN EVALUASI TERHADAPPENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKATDAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPORDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang hasil produksinya akan diekspor, pemerintah telah memberikan insentif berupa fasilitas tempat penimbunan berikat dan fasilitas kemudahan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/PMK.04/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.07/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 208/PMK.07/2022TENTANGPENGELOLAAN INSENTIF FISKALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu; bahwa berdasarkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.07/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/PMK.02/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 238/PMK.02/2022TENTANGPETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan pedoman penyelenggaraan akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha panas bumi dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Teknis … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/PMK.02/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/PMK.05/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 231/PMK.05/2022TENTANGKEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231/PMK.05/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.05/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 213/PMK.05/2022TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR225/PMK.05/2020 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARAELEKTRONIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk penyempurnaan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan menyesuaikan perkembangan sistem penerimaan negara dan dalam rangka simplifikasi regulasi sistem penerimaan negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.05/2022
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 218/BC/2022
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 218/BC/2022TENTANGPELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) IMPLEMENTASI CEISA 4.0 LAYANAN PERBENDAHARAAN MENU JAMINANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.04/2022 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan dan Cukai; bahwa pengelolaan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 218/BC/2022
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, NOMOR KEP – 211/BC/2022
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,NOMOR KEP - 211/BC/2022TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) SISTEM APLIKASI KEKPADA KEK GALANG BATANG, KEK LIDO, KEK KENDAL, KEK GRESIK, DANKEK MANDALIKADIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan peningkatan kemudahan dan kecepatan layanan pada Kawasan Ekonomi Khusus, Lembaga National Single Window dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai telah melakukan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, NOMOR KEP – 211/BC/2022
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/2022
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/2022TENTANGDAFTAR BADAN INTERNASIONALYANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUKMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Badan Internasional yang Mendapatkan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/2022
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 21/BC/2022
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 21/BC/2022TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DANPENETAPAN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengisian lembar penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai pabean telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2019 tentang Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif dan/atau … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 21/BC/2022