Kategori: KUP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 03/PJ/2015 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu diberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan; b. bahwa berdasarkan … Lanjutkan membaca PER-03 TAHUN 2015

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa Pengusaha Kena Pajak untuk dapat memperoleh layanan perpajakan secara elektronik harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat Elektronik yang berfungsi sebagai otentifikasi identitas pengguna layanan perpajakan secara elektronik; b. bahwa pemberian Sertifikat Elektronik tersebut … Lanjutkan membaca PER – 28/PJ/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/PMK.03/2016 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang semula merupakan … Lanjutkan membaca PMK – 238/PMK.03/2016

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 235/PMK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT  OLEH KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang … Lanjutkan membaca PMK-235/PMK.03/2016

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG GUGUS TUGAS (TASK FORCE) DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi dan penyampaian data antar unit/instansi terkait guna mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak, memberikan kepastian hukum dan kenyamanan Wajib Pajak dalam … Lanjutkan membaca KEP-32/TAHUN 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.08/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : … Lanjutkan membaca PER-150/PMK.08/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 23 September 2016  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  NOMOR SE - 43/PJ/2016  TENTANG  PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2016 TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca SE – 43/PJ/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan … Lanjutkan membaca PMK 142/PMK.010/2016

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 15/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR … Lanjutkan membaca PER – 15/PJ/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/PMK.07/2016 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan rincian … Lanjutkan membaca PMK – 178/PMK.07/2016