KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 194/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-289/PJ/2014 TENTANG PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang … Lanjutkan membaca KEP – 194/PJ/2015
SE – 20/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 21 April 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ/2016 TENTANG KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan diberlakukannya beberapa peraturan terkait pemeriksaan, penelitian, dan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu dilakukan penyempurnaan Kode Nota … Lanjutkan membaca SE – 20/PJ/2016
SE – 06/PJ/2016
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________________________________ 26 Februari 2016 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ/2016 TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 … Lanjutkan membaca SE – 06/PJ/2016
KEP – 56/PJ/2016
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 56/PJ/2016 TENTANG PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK YANG DIADMINISTRASIKAN TANGGAL 15 OKTOBER 2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak telah membangun jaringan sistem informasi yang terhubung … Lanjutkan membaca KEP – 56/PJ/2016
PMK – 63/PMK.09/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.09/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komite Pengawas Perpajakan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tugas, wewenang, jumlah anggota, dan masa kerja Komite Pengawas Perpajakan; … Lanjutkan membaca PMK – 63/PMK.09/2016
SE – 19/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah dibentuknya Direktorat Perpajakan Internasional yang berperan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional, maka perlu dibuat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan … Lanjutkan membaca SE – 19/PJ/2016
PENG – 04/PJ.09/2016
PENGUMUMAN NOMOR : PENG - 04/PJ.09/2016 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PENGGUNA E-FAKTUR Sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur), Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan hal-hal sebagai berikut: … Lanjutkan membaca PENG – 04/PJ.09/2016
SE – 12/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ/2016TENTANG PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka meningkatkan kualitas temuan hasil pemeriksaan dan menjamin Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan secara objektif sehingga menghasilkan surat ketetapan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penegasan atas Pelaksanaan … Lanjutkan membaca SE – 12/PJ/2016
PMK – 55/PMK.03/2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PMK.03/2016 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara telah diatur dalam … Lanjutkan membaca PMK – 55/PMK.03/2016
KEP – 49/PJ/2016
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 49/PJ/2016 TENTANG PENGECUALIAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat … Lanjutkan membaca KEP – 49/PJ/2016