PMK-9/PMK.02/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kontrak Kerja Sama antara Badan … Lanjutkan membaca PMK-9/PMK.02/2016

PMK6/PMK02/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 6/PMK.02/2016  TENTANG   PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK  PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa penerimaan royalti atas lisensi hak perlindungan varietas … Lanjutkan membaca PMK6/PMK02/2016

KMK-885/KMK.03/2016

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 885/KMK.03/2016  TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI PERPAJAKAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data dan proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan, guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan  kepercayaan terhadap pengelolaan … Lanjutkan membaca KMK-885/KMK.03/2016

PER-82/2017

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : A. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian … Lanjutkan membaca PER-82/2017

PMK-1/PMK.010/2017

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PMK.010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP BARANG IMPOR BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE DARI NEGARA THAILAND DAN VIETNAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : A. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, … Lanjutkan membaca PMK-1/PMK.010/2017

PMK – 2/PMK.06/2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.06/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.06/2009 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara … Lanjutkan membaca PMK – 2/PMK.06/2017

PER-27/PJ/2016

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 27/PJ/2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN  DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan keseragaman dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak yang diselenggarakan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Pelayanan … Lanjutkan membaca PER-27/PJ/2016

PMK-148/PMK.05/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 148/PMK.05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan … Lanjutkan membaca PMK-148/PMK.05/2016

PMK-147/PMK.010/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau … Lanjutkan membaca PMK-147/PMK.010/2016

PMK-144/PMK.02/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144/PMK.02/2016  TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pencapaian kinerja di bidang cukai, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor … Lanjutkan membaca PMK-144/PMK.02/2016