SE – 54/PJ/2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________                                                                                                                             10 Juli 2015   SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 54/PJ/2015 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURES) LAYANAN UNGGULAN BIDANG PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.01/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 … Lanjutkan membaca SE – 54/PJ/2015

SE – 55/PJ/2015

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________22 Juli 2015   SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 55/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DAERAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan … Lanjutkan membaca SE – 55/PJ/2015

S – 242/PJ.10/2015

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________                                                                                                                              17 Maret 2015   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 242/PJ.10/2015 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG  BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpun Data dan … Lanjutkan membaca S – 242/PJ.10/2015

S – 311/PJ.04/2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________                                                                                                                               18 Februari 2015   SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 311/PJ.04/2015 TENTANG  PERMINTAAN DATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI POTENSIAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Dalam rangka optimalisasi penerimaan extra effort dari kegiatan pemeriksaan serta menindaklanjuti hasil retreat pimpinan DJP di Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal … Lanjutkan membaca S – 311/PJ.04/2015

PENG – 14/PJ.01/2017

16 Januari 2017 PENGUMUMAN NOMOR PENG - 14/PJ.01/2017 TENTANG MUTASI DALAM JABATAN ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Mutasi dalam Jabatan Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. berdasarkan … Lanjutkan membaca PENG – 14/PJ.01/2017

S – 335/PJ.13/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 23 Desember 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 335/PJ.13/2016 TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI KANAL PEMBUATAN KODE BILLING DAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) nomor S-350/PJ.08/2016 tanggal 30 November 2016 hal Penyampaian Surat Menteri Keuangan dan … Lanjutkan membaca S – 335/PJ.13/2016

S-23/PJ.02/2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 13 Januari 2015 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 23/PJ.02/2015 TENTANG IMPLEMENTASI e-FAKTUR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 telah ditetapkan seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan di KPP Saudara wajib untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) … Lanjutkan membaca S-23/PJ.02/2015

S – 151/PJ.08/2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____________________________________________________________________ 24 April 2015 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 151/PJ.08/2015 TENTANG TINDAK LANJUT PEMBENAHAN DATA KLU WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLU) dan memenuhi kebutuhan analisis penerimaan pajak dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Sesuai Keputusan … Lanjutkan membaca S – 151/PJ.08/2015

PMK-17/PMK.07/2016

  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang :   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 … Lanjutkan membaca PMK-17/PMK.07/2016

PMK-60/PMK.01/2016

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KM.01/UP.11/2007 TENTANG MUTASI PARA PEJABAT ESELON III DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Nomor 132/PMK.01/2006, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan mutasi pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca PMK-60/PMK.01/2016